Skip to content

Moratorium untuk TKI, Efektifkah?

Juni 24, 2011

Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa yang  sedalam-dalamnya terhadap keluarga ibu Ruyati atas meninggalnya ibunda Ruyati yang kita kenal sebagai pahlawan devisi.

Bagaimanapun Satu nyawa yang hilang sangat berharga dan tak tergantikan dengan apapun, bahkan dengan uang sebesar Rp. 97 juta yang diberikan pemerintah sebagai santunan terhadap keluarga ibu Ruyati.

Seperti yang kita ketahui, ibu Ruyati ini adalah salah satu TKI yang dihukum mati di Arab Saudi. Almarhumah Ruyati dihukum qishas atas pembunuhan ibu majikannya (Khairiyah Hamid/64 thn).

Adapun penyebab dari semua ini adalah  karena ibu Ruyati kesal sering dimarahi ibu majikan dan gajinya tidak dibayar selama 3 bulan. Akhirnya ibu Ruyati emosional dan membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau dan menusuk leher korban. Singkat cerita Ibu Ruyati akhirnya ditetapkan bersalah oleh pengadilan setempat dan dihukum pancung (Mati).

Pertanyaannya adalah Dimana peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya?

Bukan hal yang asing lagi bagi kita mengenai TKI yang sering dianiaya oleh majikannya sendiri di luar Negeri sana. kasus yang masih hangat-hangatnya sebelum Ibu Ruyati ini adalah Darsem dan Sumiyati.

Darsem. TKI yang satu ini menurut saya lebih parah, karena seluruh tubuhnya hampir lumpuh dan seperti terbakar. kulit tubuhnya hampir meleleh semua, sangat ngeri untuk mendeskripsikannya. Sampai sekarang beliau masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit.

Pemerintah dalam hal ini menteri tenaga kerja, menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, harus bertanggung jawab. Bahkan menurut saya presiden sekalipun harus bertanggung jawab kepada rakyat mengenai kasus ini, karena ini menyangkut nyawa yang Baca selanjutnya…

Iklan

Amandemen UUD 1945 Lagi?

Maret 21, 2011

Rasanya sudah cukup lama saya tidak meng-update isi dari blog ini. Kuliah, ngerjain skripsi, dan kerja merupakan salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya  akan membagi suatu tulisan yang menurut saya cukup menarik untuk dikaji bersama-sama. Tulisan ini saya ambil dari Kompas, khusus untuk teman-teman pecinta Blog ini. selamat membaca dan  mengkaji..

Oleh : Bambang Kesowo

Sudah sejak beberapa waktu lalu berlangsung wicara, bahkan cenderung polemik sekitar perlu-tidaknya mengamandemen UUD 1945.

Ada yang bertolak dari penilaian bahwa empat kali amandemen telah menghadirkan kekacauan sehingga ingin kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen. Kelompok lain beranggapan, rangkaian amandemen telah sesuai dengan tujuan reformasi. Ada yang ingin amandemen terbatas untuk memperoleh kewenangan yang dianggap belum cukup. Ada pandangan lain lagi: perlu perubahan menyeluruh dengan tata pikir yang lebih jernih dan desain yang lebih baik.

Bagaimana sesungguhnya potret persoalan hingga timbul aneka pandangan seperti itu? Mencermati keseluruhan hasil amandemen UUD, Ikatan Alumni Lemhannas (Ikal) dalam Konvensi Nasional X tahun 2007 mengidentifikasi beberapa soal.

Kekuasaan tak berimbang

Pertama, dan yang terutama, adalah kurang baiknya pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan DPR. Upaya penipisan kekuasaan presiden yang sebelumnya dianggap terlalu besar menebalkan kekuasaan DPR yang tidak semua diperlukan. Misalnya, memberi pertimbangan bagi pelaksanaan prerogatif presiden, mewajibkan presiden minta persetujuan DPR sebelum menerima duta besar negara asing, dan membuat perjanjian internasional tertentu. DPR dimungkinkan ”menjatuhkan” presiden lewat mekanisme Pasal 7 A, B (amandemen III) dan pada saat yang sama ditegaskan bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR (Pasal 7 C, amandemen III).

Presiden yang terikat sumpah memegang teguh UUD dan segala UU justru bisa dihadapkan pada dilema sehubungan dengan kewajibannya menjalankan UU (yang tetap berlaku sekalipun tidak disahkan presiden) dan mungkin tidak menguntungkannya secara politis!

Walau sedikit banyak disebabkan juga oleh keyakinan politik presiden sendiri untuk mengundang partai-partai politik dalam koalisi di parlemen dan di pemerintahan (yang kemudian lebih sering dirasakan sebagai sandera dalam gaya pemerintahan parlementer), buruknya desain perimbangan kekuasaan itu pula yang berdampak negatif terhadap kemangkusan pemerintahan presidensial yang dipimpinnya.

Selain itu, ketika kedaulatan ditegaskan ”berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, pertanyaannya adalah siapa yang harus melaksanakan?

Dalam praktik kenegaraan berikutnya, yang lebih tampil adalah Baca selanjutnya…

Selamat Hari Natal 25 Desember 2010 dan Tahun Baru 1 Januari 2011

Desember 23, 2010

Natal adalah sebuah moment yang ditunggu-tunggu oleh semua orang di bumi ini, khususnya yang beragama kristiani.

Natal mempunyai makna yang dalam bagi seluruh umat kristiani yang merayakannya. Adalah sebuah peringatan dan penghormatan terhadap kelahiran sang juru selamat yaitu Yesus Kristus ke dunia. Yesus Kristus sendiri lahir kedunia ini sebagai sang juru selamat dan penebus dosa umat manusia.

Akan tetapi, akhir-akhir ini makna dari natal itu sering terabaikan oleh sebagian kalangan masyarakat kristiani. Natal yang sekarang bila kita perhatikan hanya menonjolkan dan dominan terhadap perayaan yang megah, Pesta suka cita, dan nyanyian-nyanyian yang agung.

Padahal tujuan dari Natal adalah sebagai refleksi bagi kita untuk mengintrospeksi diri selama setahun penuh yang sudah kita lewati. Apa yang harus kita perbuat untuk memuliakan nama-Nya? Apa yang sudah kita perbuat untuk memuliakan namanya yang kudus? Pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa kita jawab dan kita renungkan dimalam Natal disamping selain daripada merayakan pesta dan nyanyian agung.

Namun,tanpa mengesampingkan hal-hal yang diatas maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengucap syukur kepada-Nya, karena masih diberikan kehidupan dan masih diberikan berkat oleh-Nya selama satu tahun ini.

sebuah peringatan dan penghormatan terhadap kelahiran sang juru selamat yaitu Yesus Kristus ke dunia. Yesus Kristus sendiri lahir kedunia ini sebagai sang juruselamat dan penebus dosa umat manusia.

Bagi saya pribadi,Natal kali ini tidak ada bedanya dengan natal yang saya ikuti dan saya rayakan tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk saat ini saya masih tetap merayakan Natal di tanah perantauan (Semarang-Pulau Jawa).

Seperti biasanya,saya hanya bisa bersama-sama dengan teman saya untuk ke gereja bareng, Natal naposo bareng, dll. Tidak seperti 3 tahun yang lalu ketika saya masih berada di kampung halaman tercinta bersama-sama dengan orangtua dan keluarga untuk merayakan Natal bersama di Kampung, dimana sukacita keluarga masih sangat hangat untuk berkumpul dan merayakan Natal bersama-sama, Baca selanjutnya…

Sekilas Tentang Perceraian: Latar Belakang dan Dampak Yang Ditimbulkan.

Desember 17, 2010

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

  1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
  3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi Baca selanjutnya…

MASIH LAYAKKAH KPK AMBIL ALIH KASUS GAYUS?

November 25, 2010

Nama Gayus tentu sudah tidak asing lagi bagi kita.Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan Lansia sekalipun tentu pernah mendengar nama Gayus ini baik dari media ataupun dari cerita masyarakatPemuda asli berdarah Batak ini merupakan salah satu mafia Hukum kelas kakap di negeri ini yang tertangkap dan diadili sampai sekarang.Gayus juga merupakan salah satu konglomerat di negeri ini,bayangan saja harta yang dimilikinya mencapai ratusan milyar plus harta benda dan Emas batangan.Namun perlu diingat bahwa harta tersebut merupakan hasil dari korupsi selama menjabat di Dirjen Perpajakan.Hebatnya lagi Gayus ini sudah banyak memakan korban,terutama para pejabat negera.Banyak sekali para pejabat yang tertangkap dan terdekam di jeruji besi akibat ketahuan menerima suap dari Gayus sendiri.Pejabat yang paling banyak terjaring antara lain dari pihak kepolisian, kemudian diikuti kejaksaan dan satu orang dari Hakim.

Sejalan dengan waktu, sampai sekarang perkara mafia hukum yang sedang dihadapi gayus masih berlangsung dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta.Banyak sekali temuan-temuan atau fakta-fakta hukum baru yang terungkap dalam persidangan Gayus kali ini.diantaranya adalah masuknya perusahaan Bakri group sebagai perusahaan yang ikut bermain di bola panas milik Gayus ini.Gayus yang terus didampingi oleh kuasa Hukumnya Adnan Buyung Nasution terus bertahan dan melakukan bantahan-bantahan bahwa bukan cuman Gayus sendiri yang terjerat dalam kasus ini.Misi dari Adnan Buyung Nasution atau kuasa Hukum dari Gayus sendiri selain membela klien juga adalah untuk membongkar semua mafia yang ada di negeri ini.oleh sebab itu dalam sidang gayus kerap terjadi perdebatan hukum yang hebat antara jaksa dan kuasa hukum.

Menarik sekali kalau melihat kasus Gayus ini.kalau kita cermati untuk saat ini gayus dihadapkan kepada tiga perkara.yang pertama adalah Perkara yang sedang berjalan sekarang ini yakni korupsi dan mafia hukum,yang kedua adalah mafia pajak,dan yang ketiga adalah masalah keluar masuk tahanan.untuk masalah yang ketiga ini yakni keluar masuk tahanan,perlu kita ketahui bahwa ini juga cukup menghebohkan masyarakat ketika mengetahui Gayus keluar tahanan dan pergi ke Bali untuk jalan-jalan dan menonton Turnamen Tennis.memang untuk sebagian orang hal ini sudah cukup lazim dan tidak terlalu mengejutkan mengingat selama ini banyak juga para tersangka korupsi yang bebas keluar masuk Rumah tahanan dengan menyuap para petinggi-petinggi polisi maupun kejaksaan.

Lalu sekarang sampailah kita Baca selanjutnya…

Macam Bentuk dari Surat Dakwaan

Oktober 15, 2010

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Kuffal 2003:225):

1.Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2.Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya:pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan Baca selanjutnya…

Dilema Penerapan Asas pembuktian terbalik (omkering van het bewijslat)

Agustus 27, 2010

Setelah sekian lama disibukkan dengan tugas-tugas Kuliah,mulai dari ujian semester,PKL,dll..akhirnya bisa juga menyempatkan sedikit waktu untuk menulis di blog tercinta ini..

Tulisan ini sebenarnya terinspirasi dari hasil diskusi yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta dalam acara ,dimana menghadirkan bebarapa pakar Hukum antara lain Mahfud MD (Ketua MK),Gayus Lumbun dan beberapa anggota Komisi III DPR,Ketua PPATK,Mantan Ketua KPK,Para Advokat senior dan Terkenal, dan masih banyak pakar Hukum lainnya.Menarik memperhatikan diskusi untuk kali ini,dimana panelis mengambil tema tentang Penerapan asas pembuktian terbalik yang menuai pro contra diberbagai kalangan. Apakah sebenarnya sistem ini layak diterapkan di Indonesia?

Bicara tentang penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi pemikiran kita minimal tertuju pada  kegunanaannya untuk meminimalisir korupsi yang ada di negeri ini dan finalnya untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya. Arti penting yang lain adalah :

Pertama, Asas pembuktian terbalik perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang  Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengimbangi undang-undang yang mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka. Sebab, undang-undang tersebut tidak match dengan sistem hukum pidana yang kita miliki saat ini.

Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini belum bisa membuat tuntutan jika ada pejabat yang harta kekayaannya terindikasi tidak wajar. Itu kelemahan dalam sistem hukum kita. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diakomodasi, tetapi tidak fungsional. Bahkan terhadap para penyelengara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan, KPK tidak bisa berbuat apa-apa.

(Rudini Silaban.Red)

Pada dasarnya diatas sudah sedikit diuraikan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, hakim masih merujuk pada pasal-pasal Baca selanjutnya…