Skip to content

Moratorium untuk TKI, Efektifkah?

Juni 24, 2011

Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa yang  sedalam-dalamnya terhadap keluarga ibu Ruyati atas meninggalnya ibunda Ruyati yang kita kenal sebagai pahlawan devisi.

Bagaimanapun Satu nyawa yang hilang sangat berharga dan tak tergantikan dengan apapun, bahkan dengan uang sebesar Rp. 97 juta yang diberikan pemerintah sebagai santunan terhadap keluarga ibu Ruyati.

Seperti yang kita ketahui, ibu Ruyati ini adalah salah satu TKI yang dihukum mati di Arab Saudi. Almarhumah Ruyati dihukum qishas atas pembunuhan ibu majikannya (Khairiyah Hamid/64 thn).

Adapun penyebab dari semua ini adalah  karena ibu Ruyati kesal sering dimarahi ibu majikan dan gajinya tidak dibayar selama 3 bulan. Akhirnya ibu Ruyati emosional dan membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau dan menusuk leher korban. Singkat cerita Ibu Ruyati akhirnya ditetapkan bersalah oleh pengadilan setempat dan dihukum pancung (Mati).

Pertanyaannya adalah Dimana peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya?

Bukan hal yang asing lagi bagi kita mengenai TKI yang sering dianiaya oleh majikannya sendiri di luar Negeri sana. kasus yang masih hangat-hangatnya sebelum Ibu Ruyati ini adalah Darsem dan Sumiyati.

Darsem. TKI yang satu ini menurut saya lebih parah, karena seluruh tubuhnya hampir lumpuh dan seperti terbakar. kulit tubuhnya hampir meleleh semua, sangat ngeri untuk mendeskripsikannya. Sampai sekarang beliau masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit.

Pemerintah dalam hal ini menteri tenaga kerja, menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, harus bertanggung jawab. Bahkan menurut saya presiden sekalipun harus bertanggung jawab kepada rakyat mengenai kasus ini, karena ini menyangkut nyawa yang harus dilindungi.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah baru-baru ini adalah dengan mengeluarkan suatu moratorium TKI ke Arab Saudi. Adapun inti dari Moratorium ini adalah :

  1. Pemerintah Indonesia memutuskan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terhitung efektif 1 Agustus 2011.
  2. Pemerintah menunggu hasil kerja tim terpadu yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Nantinya, dari kerja tim terpadu inilah akan diputuskan apakah perlu melakukan moratorium di negara lainnya atau tidak.
  3. Pemerintah mempersiapkan surat khusus kepada Raja Arab Saudi yang berisikan tiga hal utama. Pertama yaitu memastikan bahwa hubungan bilateral antara RI-Saudi Arabia dalam keadaan baik kecuali hanya karena kasus-kasus TKI, kedua, ucapan terimakasih Indonesia atas pengampunan bagi ratusan TKI yang bermasalah di Arab Saudi, dan ketiga adalah keprihatinan dan kecaman Indonesia atas eksekusi mati Ruyati binti Satubi yang tanpa pemberitahuan lebih dulu.
  4. telah menginstruksikan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pembelaan Khusus bagi WNI yang terancam hukuman mati.
  5. Mengintruksikan kepada Menkumham untuk segera membentuk Atase Hukum dan HAM di seluruh kedutaan-kedutaan besar Indonesia, dengan prioritas utama di negara-negara yang sering menerima pengaduan dari WNI yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah;
  6. Untuk kebijakan nasional selanjutnya menyangkut nasib TKI di LN,  akan ditetapkan setelah merumuskan hasil dari tim terpadu yang saat ini masih berada di masing-masing negara tujuan TKI.

Kemudian, kita akan bertanya apakah ini cukup dan efektif ?

Menurut saya, dengan mengeluarkan Moratorium saja tidak cukup. perlu ada suatu tindakan yang nyata dan rill yang melebihi dari semua ini.

Intinya pemerintah belum mengerti betul persoalan TKI yang sebenarnya.

Moratorium itu apa sih? kalau kita search di Wikipedia, menyebutkan bahwa Dalam bidang Hukum, moratorium (dari Latin, morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.

Intinya lebih kurang adalah sekedar penundaan saja.

Masih menurut pengamatan saya, kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti ini hanya menunjukkan sikap reaktif pemerintah untuk meredam kemarahan publik saja, kebijakan ini hanya sebagai bentuk solusi parsial tanpa menyelesaikan persoalan yang ada.

Seharusnya, Pemerintah harus mengontrol dan mengawasi ketat perusahaan penyalur TKI  ke luar negeri. jangan sampai ada perusahaan TKI yang berani mengirim TKI yang belum cukup umur ke Luar Negeri baik itu secara Legel maupun Ilegal. Yang terjadi pekerja yang dikirim ke Arab Saudi itu tak terkontrol.

Mereka berpendidikan rendah dan tak memiliki keterampilan khusus, serta tak bisa berkomunikasi dengan baik. yang selanjutnya adalah para TKI yang dikirim seharusnya memang benar2 TKI yang sudah terampil dan Profesional, jangan mengirim TKI yang hanya mengharapkan pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT).

2 Komentar leave one →
  1. Juni 28, 2011 8:29 am

    Saya baca dari sini, ternyata tidak bisa kita menyalahkan orang Arab sana.😐

    • Juni 30, 2011 3:07 am

      Terimaksih atas informasinya..
      kalau dari segi hubungan diplomatik, kita bisa saja menyalahkan mereka..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: