Skip to content

Masih Tentang Korupsi di Indonesia..

Juni 22, 2010

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu negara yang berkembang haruslah Indonesia melakukan berbagai macam pembangunan disegala bidang kehidupan baik pembangunan itu dilakukan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pembangunan jelas dimaksudkan sebagai proses perubahan secara terus-menerus sehingga menuju kearah tingkatan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan disegala tingkatan kehidupan jelas tak hanya membutuhkan dana yang relatif besar tapi juga dalam pengerjaannya juga membutuhkan tenaga dari para aparatur negara. Dengan adanya penyerahan dana pembangunan kepada aparatur negara maka dapatlah diindikasikan terdapat berbagai macam bentuk penyelewengan dana, penyelewengan dana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Bila memperbincangkan tentang permasalahan korupsi, dapatlah dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu permasalahan yang cukup sering diperbincangkan setiap hari secara bertahun-tahun.

Berita tentang kasus korupsi pun juga dapat disaksikan melalui berbagai media massa yang berkembang dalam masyarakat, baik itu media elektronika maupun media massa seperti surat kabar. Bila membahas tentang korupsi sama halnya dengan membahas tentang suatu hal yang besar dan rumit yang tentunya dihadapi oleh negara, dimana korupsi tersebut dapat dikatakan mempunyai banyak segi dan tentu saja banyak terdapat sangkut pautnya yang tak jelas ujung pangkalnya.

Masalah korupsi merupakan masalah yang sentral yang dihadapi diera pembangunan seperti sekarang ini, dan tentunya menimbulkan banyak perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan, sehingga menyangkut masalah yang mendasar. Korupsi dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat dan tentunya dapat menghambat pembangunan. Sehingga tak dapat diragukan lagi bahwa tindakkan korupsi merupakan tindakan yang tercela dan memalukan. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi tentulah menjadi prioritas yang utama. Hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai tindakan yang dapat menghambat pembangunan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak kualitas aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang  pada akhirnya akan dapat merusak manusia dan lingkungan (Rudini Silaban.red)

Praktik yang merugikan seperti korupsi ini tak hanya dilakukan oleh para petinggi negara yang berada dipusat tapi juga telah merambah para aparatur negara di tingkat daerah, apalagi dengan adanya otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, peluang para aparatur negara yang berada ditingkat daerah akan semakin besar untuk melakukan tindakan penyelewenangan seperti korupsi.

Tindak pidana korupsi telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi tak hanya dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut juga diperlukan para aparatur yang melakukan tugas penegakan hukum, maka dibentuklah suatu lembaga khusus yang menangani tentang masalah korupsi yang bernama KPK (komisi pemberantasan korupsi) dimana lembaga tersebut diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Sesuai dengan pasal 19 (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dimana kedudukan KPK berada di ibu kota negara dan wilayah kerjanya berada di seluruh wilayah Indonesia dan KPK dapat membentuk perwakilan didaerah provinsi, tapi kenyataannya sampai sekarang belum terdapat lembaga perwakilan KPK yang berada didaerah.

Penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK sangatlah berbeda antara tingkat pusat dan tingkat daerah. Dimana penanganan ditingkat daerah tentu saja tidak sebaik penanganan yang dilakukan ditingkat pusat. Dalam hal seperti ini tentulah kita berfikir bagaimana dengan penanganan korupsi yang berada ditingkat daerah. Tentunya tak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja tapi tentu juga dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang memonitoring kinerja para aparatur negara ditingkat daerah dalam melaksanakan tugasnya apakah menyimpang atau tidak.

Dalam hal law enforcement official, sekarang ada lima lembaga/institusi resmi yang bertugas atau diberikan kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemburu Koruptor dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), disamping beberapa institusi pendukung lainnya seperti BPK, BPKP dan Bawasda ditiap-tiap daerah.

Dari sisi ini, semestinya, Indonesia mampu menanggalkan julukan buruk sebagai salah satu negara terkorup di dunia yang sudah lama melekat. Akan tetapi kenyataannya, data Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2005, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia belum meningkat signifikan dari tahun sebelumnya; pada tahun 2005, IPK Indonesian 2,0 dan tahun 2005 meningkat menjadi 2,2. Dengan IPK yang demikian, posisi Indonesia yang tahun sebelumnya bercokol di nomor urut 5 naik setingkat menjadi nomor urut 6 dari 158 negara yang disurvey.

Hasil survey ini memesankan bahwa ternyata keberadaan lembaga-lembaga pemberantas korupsi tersebut belum membuat orang takut dan jera melakukan perbuatan haram itu. Kehadiran lembaga-lembaga itu belum menjadi kabar pertakut bagi koruptor dan calon-calonnya.

SAMPAI KAPAN INI AKAN BERAKHIR..??

YANG PASTI KITA  TUNGGGU AJA….



29 Komentar leave one →
  1. Juni 23, 2010 3:34 am

    Kapan in akan berakhir??
    Yang pasti, kita sebegai warga biasa hanya bisa menonton aja.😐

  2. Juni 23, 2010 7:51 am

    sulit dihapuskan
    karena bagian terkecil dari sebuah institusipun melakukan ini

  3. Juni 23, 2010 8:23 am

    bingung juga mengenai jawaban pertnyaan di atas.
    Mungkin harus dari diri sndiri, dimana kita harus memberi sebuah keyakinan untuk tidak melakukan itu =)

  4. Juni 23, 2010 10:21 am

    @ Asop : jangan terlalu pasrah gt bos…hehehe

    @ gerhanacoklat : jangankan institusi kita saja tanpa kita sadari pernah melakukan hal ini.

    @ Norland : mulai dari diri sendiri mungkin ide yg bagus….

  5. Juni 23, 2010 12:08 pm

    hm… susah mengubah suatu kebiasaan… harus ada sanksi yang tegas dan berat untuk hal ini.

    • Juni 24, 2010 9:56 am

      sebenarnya dalam substansi UU itu sendiri sudah tercantum sanksi yg cukup tegas akan tetapi lagi2 pada Implikasi nya,semuanya seakan2 berbanding terbalik…

  6. Juni 25, 2010 5:56 am

    Sepertinya untuk memutus mata rantai korupsi ini harus ada generasi baru yang memutusnya, kalo tidak ada generasi pemutus maka sampai kapanpun ini akan menjadi budaya turun temurun seperti tawuran pelajar yang nggak kunjung damai itu.
    Dan tentunya harus ada solusi tepat untuk menghapusnya, kalo sekarang cenderung besar peluang untuk korupsi karena dari pemilihan aja uda keluar biaya banyak tentunya kalo menjabat pengen balik modal. Bingung saya, soalnya rakyat biasa sih…

    Kalau lembaga pemberantasan korupsi nggak buat takut berarti emang para koruptor ini rakus banget ya?

    • Juni 26, 2010 1:05 am

      Memang konsep seperti itu telah dicanangkan oleh para pakar2 sebelumnya..
      ada jg yg mengatakan regenerasi total dari para aparat penegak Hukum..

      ini memang konsep yg sangat bagus,akan tetapi Implikasinya sangatlah sulit…

  7. Juni 25, 2010 10:00 pm

    Kayaknya untuk membersihkan total korupsi itu tidak mungkin terjadi. Bahkan di negara manapun juga. Yang lebih realistis adalah menguranginya. Caranya tentu dengan ketegasan hukum yang ada. Langsung jiplak China deh untuk hukuman buat koruptor. PENGGAL!!

    • Juni 26, 2010 1:07 am

      Negara Indonesia kan terlalu menjungjung tinggi keberadaan HAM, jd apabila hukuman seperti di cina diterapkan di Indonesia jelas ini sudah melanggar HAM…

  8. Juni 27, 2010 8:51 am

    korupsi tak pernah mati meski telah membunuh bangsa sendiri
    ah korupsi….???
    hanya cerita dari sekelumit kisah negeri
    mengamati masa lalu
    melihat masa depan

    bukan karena takut esok tidak makan
    tapi karena legalisasi
    tapi karena pengakuan eksistensi

    • Juni 30, 2010 4:42 pm

      memang sangat susah untuk ditinggalkan..
      seakan sudah membudaya dan susah untuk ditanggalkan kebiasan2 tersebut…

  9. Juli 1, 2010 4:49 am

    Great post, very informative. Keep up the good work, Thanks.

  10. Juli 2, 2010 4:10 pm

    nontnin indonesia kayak nontn drama korea.😀

  11. Juli 8, 2010 5:19 pm

    Korupsi itu bung adalah profesi? Di usulkan ke kemendagri agar di KTP form pekerjaan ada profesi “koruptor”

  12. Juli 13, 2010 3:54 pm

    penjabaran yang membuka wawasan bagi orang awam.. tapi saya masih bingung kalau harus menjawab berbagai pertanyaan yang tersirat diatas😀

  13. Juli 14, 2010 5:00 am

    Korupsi memang telah mengakar tapi harus dimusnahkan, sebab merugikan orang banyak

  14. Juli 14, 2010 9:06 am

    Korupsi harus diberantas siapapun pelakunya

  15. Juli 19, 2010 1:55 pm

    mas tukaran link yuk ??

    linknya udah terpasang di http://www.cepplux.blogspot.com

    ditunggu kunjungan baliknya ….

  16. Agustus 11, 2010 12:57 pm

    pesimis gw klo korupsi di Indonesia bisa di tangani… selama oknum yg di atas gak tegas dan “kurang bersih”!

    coba gini aja, klo ketauan KORUPSI=HUKUMAN MATI atau

    klo ketauan korupsi SATU KELUARGA DI ARAK KELILING KOTA!!

    tapi sayang anggota DPR kita yg “terhormat” tidak akan bakalan berani menerima semua itu, kenapa?

    yah karena selain masih merasa diri mereka terhormat tentunya masih korupsi lah!!! walaupun diam-diam dan kecil-kecilan…

  17. Agustus 16, 2010 7:51 am

    Klo ngomongin korupsi, entah mengapa saya menjadi pesimistis. Korupsi seperti satu mata rantai dalam dunia kriminal di Indonesia.. Yang punya duit, yang berkuasa di INdonesia. Kalau tidak punya duit, ya korupsi. Klo yang udah punya duit banyak, yang korupsi juga selagi bisa. Toh hukum di Indonesia ini masih bisa dengan mudahnya dibeli oleh uang kan. Ya pokoknya ujung-ujungnya duit lah.. Mudah-mudahan generasi muda bisa pelan-pelan menghilangkan budaya korupsi dan ingat TUhan selalu, agar keinginan korupsinya bisa di kikis, sukur-sukur bisa hilang.

  18. Agustus 16, 2010 3:45 pm

    @ intan : bedanya kalau film korea masih ada endingnya…klo korupsi endingnya kapan??

    @ patelki : hahaha…bisa dipertimbangkan..

    @ jurug : tidak perlu dijawab sekarang,yg penting kita memahami secara mendalam terlebih dahulu..

    @ el : setuju,..laksanakan..heheh

    @ ceplux : thanks..akan ditindaklanjuti…

    @ khiang : itulah memang fenomena yg sedang berkembang…makanya kita semua mencari solusi buat hal ini.

    @ ninit : thanks atas motivasinya….

  19. Agustus 24, 2010 5:45 pm

    Sungguh tragis nasib negeri ini. Dan kami hanya bisa menjerit…

  20. September 6, 2010 12:21 pm

    kalo ngomogin masalah korupsi diIndosia…udah deh,gak akan ad habisnya…dah kek membahas masalah cinta yg selalu ad disetiap saat,disetiap waktu dan disetiap celah ruang lingkup manusia….Masalahnya sekarang org kecilpun pada ikutan korupsi…y gmna nggak…Orang atas korupsi n makan uang rakyat kecil..lah rakyat kecil nyari makan ny jadinya susah…terpaksa korupsi juga…huhft..

    Salam🙂

  21. September 7, 2010 7:27 am

    @ sempulur : Makanya jangan hanya bisa menjerit saja..

    @ Heny Oliper : hahaha….benar bgt,,dan itulah fenomena sekarang..

  22. November 11, 2010 2:05 pm

    indonesia smkin parah aja.gayus aja bisa sampe ke bali..

  23. Desember 22, 2010 3:08 pm

    sepertinya korupsi di indonesia malah semakin menjadi,walau sudah banyak terkuak,tapi tetep saja banyak yang mengelak😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: