Kebebasan Berpendapat Vs Pencemaran Nama Baik…

Akhir-akhir ini kita mungkin telah banyak mendengar kasus-kasus kecil dan sepele yang dibawa ke ranah Hukum.Mulai dari kasus Bu Minah,Prita,dan masih banyak kasus yang lain. Dan yang paling update sekarang adalah Mafia Pajak.Dimana terdapat sejumlah oknum yang terlibat didalam markus pajak ini termasuk didalamnya pihak kepolisian dan kejaksaan.Di satu sisi kita mungkin sudah mengetahui siapa actor yang membongkar dan mengangkat kasus ini ke permukaan.dia adalah mantan kabasreskrim Susno Duaji.Beliau melaporkan semua kasus yang masih dia tinggalkan semasa masih menjabat sebagai Kabasreskrim di Polri kepada Badan pembrantas mafia Hukum.beliau menyebutkan bahwa banyaknya pihak Polri dan kejaksaan yang terlibat di dalam suap dan mafia Pajak. Akan tetapi Polri dan kejaksaan tidak mau kalah,mereka menggugat susno dengan Pasal Pencemaran nama baik.kalau sudah begini mau bilang apa??

Memang sangat sulit bila kita cermati bahwa kita sebagai Negara demokratis seolah2 masih dibawah rezim orde baru.dimana apresiasi pendapat masih sangat dikekang sekali.padahal didalam konstitusi kita Pasal 28 UUD 1945 sudah diatur kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat,ini malah sebaliknya.

Di banyak negara, undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik kerap disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk membatasi kritik dan membungkam debat publik. Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman penjara, memberi dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi. Sanksi semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan pemulihan yang sesuai terhadap pencemaran reputasi seseorang. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik selalu ada, bahkan di negara-negara yang memberlakukan undang-undang tersebut secara moderat. Menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik demi menjaga ketertiban umum merupakan hal yang tidak sah. Penggunaan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik untuk kepentingan-kepentingan semacam itu harus dihapuskan.

Di saat yang sama, harus diakui bahwa di banyak negara, hukum pidana pencemaran nama baik masih menjadi alat utama untuk menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Guna memperkecil kemungkinan penyalahgunaan atau pemberlakukan pembatasan berlebihan terhadap praktek kebebasan berekspresi, penting untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan agar undang-undang tersebut sesuai dengan empat kondisi yang diperinci dalam Sub-Prinsip (b). Prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas praduga tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya, mengharuskan pihak yang mengajukan kasus pencemaran nama baik untuk membuktikan semua elemen material dari pelanggaran pidana tersebut.

Dalam hal pencemaran nama baik, pernyataan yang keliru dan adanya tingkat pertanggungjawaban mental tertentu merupakan bagian dari unsur material. Kondisi ketiga dibuat berdasarkan pada seringnya penyalahgunaan undang-undang pidana tindak pencemaran nama baik oleh pejabat publik, termasuk melalui penggunaan sumber daya Negara untuk mengajukan kasus ke pengadilan, dan sifat pribadi dari perlindungan reputasi seseorang. Kondisi ke empat diturunkan dari syarat bahwa sanksi haruslah bersifat proporsional dan tidak berdampak terhadap kebebasan berekspresi di masa depan.

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti Indonesia, maka penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik akan menghambat proses demokrasi, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran serta pendapat, menghambat kebebasan akan informasi. Penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik juga akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan.

Nah, setelah mengetahui ini semua Apakah kita masih akan tetap mempertahankan Pasal pencemaran nama baik ini ???