Skip to content

Suatu Pengantar tentang Tindak Pidana,Pertanggungjawaban Pidana,dan Pemidanaan Pada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Desember 25, 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum

Mengingat sebelumnya ada beberapa fase-fase global yang berkembang sesuai dengan perubahaan zaman, fase yang pertama adalah berawal dari bercocok tanam (agraria), fase yang kedua adalah fase industi atau revolusi Prancis, fase yang ketiga adalah masuk kedalam fase komunikasi seperti pemakaian telephone, dan fase yang keempat yaiu teknologi informasi seperti cara memperbaharui orang berkomunikasi. Dan fase keempat inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, teknologi juga mempengaruhi budaya (culture) yang ada di masyarakat sehingga ketika ada suatu perubahan dalam masyarakat maka ada suatu pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan perbedaan budaya mempengaruhi pula moral masyarakat itu sendiri, dalam hal ini hukumlah yang sangat berperan dalam mengatur pola perilaku masyarakat, sesuai dengan pernyataan ubi soceitas ibi ius (di mana ada masyarakat disitu ada hukum) dan sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik.

Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai Sarana pengendalian masyarakat (a tool of social control), Sarana pemelihara masyarakat (a tool of social maintenance), Sarana untuk menyelesaikan konflik (a tool of dispute settlement), Sarana pembaharuan/ alat merekayasa masyarakat (a tool of social engineering, Roscoe Pound). Dari fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mempunyai dampak terhadap kegiatan perekonomian di Negara Indonesia. Dan dilihat dari luas lingkup dalam hukum ekonomi, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat faktor-faktor ekonomi meliputi:

a.    Faktor teknologi

  1. Perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi yang tanpa batas
  2. Melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru seperti transaksi elektronik
  3. Tujuan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik :

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e.  memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

b.    Faktur distribusi atau pemasaran

1. Pengembangan usaha melalui Internet

2. Mempromosikan lewat internet

3. Sebagai pemerataan pendapatan

4. Sebagai pengembangan Usaha kecil

Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi juga mengatur tentang transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Bahwa didalam penerapannya, UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih ada kendala-kendala teknis.

1.2 Identifikasi Masalah

1.  Bagaimanakah kriminalisasi pada Undang-Undang ITE?

2.  Bagaimana Pertanggung Jawaban pada Undang-undang ITE?

3.   Bagaimana pidana Dekriminalisasinya?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kriminalisasi pada undang-undang ITE

Sistem ekonomi  yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yaitu  perekonomian bertumpu pada kekuatan dan mekanisme pasar tetapi pasar tersebut tidak kebal dari intervernsi pemerintah singkatnya sistem ekonomi ini merupakan campuran antara unsur-unsur dalam perekomian pasar dan perekomian sosialis.

Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan perekonomian Indonesia, dalam hal ini kegiatan ekonomi berupa transaksi secara elektronik dengan membuat suatu kebijakan atau perangkat hukum berupa UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki tujuan antara lain.

a. Memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Dengan adanya perangkat hukum, maka kepastian hukum akan terjamin.

Informasi /dokumen elektronik/hasil cetaknya sbg alat bukti hukum yg sah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5

b. Memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen

Pelaku Usaha menyediakan informasi yg lengkap dan benar. sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9.

Melindungi Konsumen dari berita bohong dan menyesatkan yg merugikan Konsumen dalam transaksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Melindungi Pelaku Usaha dari tindakan-tindakan melawan hukum, misal : seseorang yg melanggar/menerobos sistem pengamanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal Pasal 30 (3)

c.  Memberikan proteksi secara khusus bagi pelaku usaha nasional khususnya yang termasuk sebagai pengusaha kecil dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha  asing.

Pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk mengembangkan usaha dari pelaku usaha nasional supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing.

dengan adanya perbuatan yang dilarang, misal : informasi/dokumen elekronik yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27.

d. Melindungi kepentingan umum dari kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak sehat dari para pelaku ekonomi

Nama Domain (alamat internet) yg telah terdaftar tidak boleh disalahgunakan oleh Pelaku Usaha lain karena dpt merugikan pemilik domain sebagai mana dimaksud dalam Pasal Pasal 23

e.  Menciptakan pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro

Dengan adanya sistem elektronik maka jaringan usaha akan semakin luas dan produksi meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi.

ASAS-ASAS

Hukum Ekonomi Indonesia sebagai suatu sistem juga memiliki seperangkat asas-asas dan kaidah hukum. Asas atau prinsip hukum yang dapat diartikan sebagai landasan filosofis yang menjiwai, memayungi, mengilhami atau menghidupi substansi dari suatu peraturan hukum. Di dalam UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas asas-asas sebagai berikut :

a.       Asas Kepastian Hukum

Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat Pengakuan Hukum di dalam dan diluar pengadilan. Sebagai contoh :

Pasal 6 :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

b.      Asas Kepastian Hukum

Pasal 30 ayat (3) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

c.       Asas Manfaat

Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Pasal 4 huruf d :

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab

d.      Asas efisiensi

Pasal 4 huruf C : meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik

Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya teknologi maka kita bisa meng efisienkan waktu. Contoh : pembayaran listrik dengan menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri ).

e.       Asas keterbukaan / transparansi

Pasal 9 :

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan

Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaan harus terbuka atas produk yang dikeluarkan atau isi kotraknya tidak boleh mengandung unsur yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen itu dikenal dengan klausula eksonerasi dimana adanya pengalihan tanggung jawab yang seharusnya tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen.

f.        Asas Persamaan Perlakuan / Non-diskriminasi

Pasal 14 :

“Penyelelenggara sertifikasi elektronik  harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna.

a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan

b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik

c.       Hal yang dapat digunakan untuk menunjukan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

2.2 Asas pertanggung jawaban Pidananya

Pemilik, penyedia, pengguna  system informasi seharusnya bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkannya.(agus riswandi)

Pasal 15 (2)  : penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik

Pasal Pasal 46 ayat (3) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah)

Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan ekonomi yang diancam oleh Undang-Undang ITE ini

Ketentuan Pidana : Pasal 45 s.d. Pasal 52 : Ketentuan Pidana

Melanggar kesusilaan, Mencemarkan nama baik,  penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah

Kemungkinan kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam penerapan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Permasalahan hukum dalam transaksi elektronik ;

a.       Penggunaan domain name

–         Prinsip first come first serve (ketika kita mendaftarkan nama domain misalnya nama domain yang terkenal, maka nama domain tersebut tidak bisa dibatalkan)

–         Itikad baik, persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain

–         Pengelola pemerintah/masyarakat

–         Pengambilalihan sementara

–         Pengakuan nama domain dari pengelola asing

–         Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah mengenai UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum ada

b.      Alat bukti

–         Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah

–         Pengecualian untuk surat-surat yang menurut UU harus tertulis

–         Dokumen elektronik sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan

–         PP, pengawasan, sertifikasi belum ada

c.       Pengakuan “Pemberitahuan E-mail sebagai “Pemberitahuan tertulis”(written notice)

d.      Pembajakan internet berkaitan dengan HAKI ( pembajakan lewat internet sangat sulit untuk di deteksi karena pada dasarnya pemerintah belum menyediakan fasilitas atau suatu lembaga yang khusus menangani masalah atau pendeteksian pelanggaran internet, seperti dalam kejahatan money laundring ada suatu lembaga yang mengawasi yaitu PPATK.

e.       Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik ( perlindungan bagi konsumen itu pengaturannya diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga kurang efektif dalam penerapannya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen  tahap-tahap nya sama dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, untuk itu terdapat kelemahan-kelemahan seperti : ketidakjelasan kompetensi mengadili dan lembaga yang berwenang menyelesaiankan sengketa.

f.        Pilihan hukum dalam hal transaksi elektronik merupakan transaksi antar negara ( dalam UU ITE ini pilihan hukum itu berdasarkan asas-asas hukum perdata Internasional.

2.3 Dekriminalisasi Pidananya

Dalam Pasal 28 ayat (2) ( dalam Pasal ini terkendala kalau pelakunya warga negara asing, seperti kasus film fitnah negara menaggulangi dengan memblok situs yang memuat film fitnah tetapi imbasnya setiap yang memuat kata-kata fitnah itu situsnya di blok.

Dalam pasal 1 ayat  (10) dan (11) tentang penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga sertifikasi keandalan dikhawatirkan akan terjadi benturan kewenangan sehingga kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak efisien atau bisa disebut kotra produktif.

Pasal 20 ayat (2) tentang  taransaksi elektonik disebutkan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik, melihat dari isi atau substansi dari Pasal 20 ayat (2) menutup kemungkinan bagi setiap orang yang memberi pernyataan dalam bentuk tertulis yang bukan elektronik kecuali para pihak tersebut menentukan cara atau pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi.

Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi melalui pihak yang kuasakannya dalam Pasal ini tidak jelas bagaimana cara pengirim atau penerima memberikan kuasa, apakah harus secara tertulis atau bisa dengan lisan. Dan secara teknis tentang pemberian kuasanya ini tidak diperintahkan oleh UU ITE ini.

Pasal 23 ayat (3) tentang pembatalan nama domain, dalam seminar kontrversi UU No 11 Tahun 2008 salah satu pembicara dari kalangan praktisi menyebutkan bahwa Pasal 23 ayat (3) tidak bisa dilaksanakan karena menurut beliau nama domain itu tidak bisa di batalkan karena server atau pusat data berada diluar negeri.

Pasal 24 ayat (2) tentang hak pemerintah tentang pengambilalihan sementara pengelolaan nama domain oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengambilalih sementara, maka harus ada kejelasan waktunya atau berapa lama.

Dalam pasal 27 ayat 3 ( batasan unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dan menurut tubagus  law as a tool of crime dan itu belum diatur secara specifik, padahal pemerintah mencabut pasal penghinaan dalam KUHP .sehingga dengan tidak ada batasan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, ada kekhawatiran dari kalangan pers bahwa UU ITE membatasi para jurnalis untuk menulis berita secara bebas sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Pasal 27 ini terkait dengan Pasal 1 ayat (11)  UU No. 40 tahun 1999.

Pasal 34 ayat (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, memiliki :prangkat keras atau lunak untuk mempasilitasi perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 sampai 33, Pasal ini tidak bisa diterapkan karena ketika ada suatu program atau yang menyediakan fasilitas sebagaimana di atur dala Pasal 27sampai 33 pelakunya susah untuk di jerat karena dalam substansinya menyatakan penyedia layanan itu juga terkena sanksi, pasal ini terkendala kalau servernya ada di luar negeri.

Pasal 43 ayat (5) penyidik pegawai negeri berwenang menerima laporn atau pengaduan dalam hal ini seharusnya UU membedakan antara   laporan dan pengaduan karena itu berakibat pada konsekwensi hukumnya. Laporan itu tidak bisa dicabut oleh pelapor jadi kasus itu walaupun kedua belah pihak sudah berdamai kasus itu akan terus diprases sedangkan pengaduan orang yang mengadukan bisa mencabut pengaduan tersebut dan kasus itu selesai.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Bahwa UU  ITE ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan tekhnologi untuk meningkatkan pembangunan perekonomian negara Indonesia. Dengan adanya hal itu maka pembangunan tersebut harus diarahkan secara teratur dan tertib sehingga akan tercapai proses pembangunan berkelanjutan dan dalam  proses pembangunan  tersebut mencerminkan hukum sebagai alatrekayasa social.

UU ITE juga masih banyak hal hal yang perlu diperbaiki, sehingga penerapan UU ITE ini menimbulkan banyak kendala secara teknis,

3.2 Saran

  1. Pemerintah harus mempersiapkan para penegak hukum yang mengerti atau berkompeten dalam bidang teknologi, sehingga peraturan ITE ini bisa dilaksanakan dengan baik.
  2. Pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan masalah UU ITE dengan mengadakan seminar-seminar tentang pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.

Dikutip dari Berbagai Sumber dalam upaya Penyusunan MakalaH untuk memenuhi tugas Politik Hukum Pidana….

6 Komentar leave one →
  1. Desember 25, 2009 8:58 am

    terima kasih atas inponya

    salam kenal

  2. Desember 25, 2009 12:58 pm

    numpang lewat…………..

  3. dheliezz permalink
    Februari 17, 2011 9:25 am

    dhe cri pelaku ekonomi yg sesuai dengan pasal 33 ayat 1.
    v gk da????
    tlong krim’in ia.,

  4. WiLham mAyaNk permalink
    Maret 13, 2011 12:08 am

    Bntu aq duNx eaa…!!
    Gni aq dPt tUgs nE…!!

    Ad prtnya’an bgni…
    Ap kh pnyelidk atw pnyidik dpt mnolak suatu laporan atw aduan…??
    Ap dsar hkum na..??
    Bgi mNa pndpt atw legal opini qmu..??
    Ksh taW scpt na yEa…!!
    Tkz…
    And lam knL…!!:-)

  5. Maret 21, 2011 4:19 pm

    @somantry : silahkan….

    @dheliezz : silahkan cek “download” sudah saya upload..

    @Wilham : untuk pertanyaan saudara sudah terjawab secara terperinci di KUHAP.,silahkan dibaca sendiri…Thanks..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: