Skip to content

Sistim Pengupahan Dan Implikasi Jamsostek Di jawa Tengah

Desember 20, 2009

Suatu Makalah dalam Pembelajaran Hukum Ketenagakerjaan…

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  departemen  personalia untuk meningkatkan  prestasi  kerja,  motivasi  dan  kepuasan    kerja  karyawan  adalah  melalui kompensasi  (upah).  Kompensasi  atau  upah  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Kompensasi yang diterima oleh  karyawan  bisa  dalam  bentuk  natura  (uang)  maupun  innatura,  seperti  perumahan, makan,  bahan  makanan,  pakaian,  kendaraan  dan  berbagai  fasilitas  serta  berbagai kemudahan  lainnya  sepanjang  diberikan  secara  gratis atau cuma-cuma  sebagai  ganti atas pekerjaan yang ia lakukan. Masalah  kompensasi  merupakan  fungsi  personalia  yang  sulit  dan  kompleks.

Bukan merupakan tugas yang mudah bagi bagian personalia untuk menentukan struktur  upah  yang  dapat  diterima  dan  memuaskan  semua  fihak,  karena  dalam  upah  melekat berbagai  kepentingan  yang  kadang-kadang  justru  saling  berlawanan  satu  dengan  yang lain.  Bagi  perusahaan,  upah  merupakah  salah  satu  komponen  biaya  produksi.  Untuk meningkatkan  keuntungan  perusahaan  dapat  ditempuh  dengan  menekan  biaya-biaya yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan,  di  mana  salah  satunya  adalah  biaya  tenaga  kerja. Oleh  karena  itu  ada  kecenderungan  bagi  setiap  perusahaan  untuk  menekan  upah karyawan,  sebaliknya  bagi  karyawan,  upah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan.

1.2.Perumusan Masalah

Adapun Masalah yang akan dibahas dalam Makalah ini adalah :

  1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengupahan di Jawa Tengah
  2. Bagaimanakah Implementasi Jamsostek di Jawa Tengah

BAB II

PEMBAHASAN


1.1.Bagaimanakah pelaksanaan  pengupahan di Jawa Tengah

Komponen pokok dalam hubungan kelas buruh dengan majikan adalah pengupahan, namun dalam prakteknya peran pemerintah justru membatasi nominal upah tersebut melalui peraturan yang dibuatnya.

Semangat kesejahteraan untuk semua rakyat yang di amanatkan dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, pada akhirnya hanya berhenti pada tulisan yang tidak pernah mampu terealisasi setelah hampir 70 tahun bangsa ini merdeka.

Penetapan upah murah sebagai salah satu pilihan desain strategi pengembangan industri nasional sama sekali tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan yang termaklumatkan dalam UUD 1945. Di tahun 2008 ini sebanyak 52,1 juta orang dari 109 juta pekerja, dengan rata-rata jam kerja 30 jam per bulan, mengantongi upah kurang dari 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 18.000 dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS). Dengan demikian semakin menyadarkan kita bahwa bangsa ini sudah gagal membangun kemerdekaan bangsanya secara ekonomi maupun politik.

Dengan dalih ‘jaring pengaman, besaran upah ditinjau setiap tahunnya. Beberapa perubahan kebijakan mendasar terkait upah sudah hampir terjadi 3 tahap, Sejak tahun 1989 upah disandarkan pada dipenuhinya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan mulai tahun 1995 diarahkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), dan pada tahun 2005 di ganti dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), apapun aturannya bisa di pastikan bahwa aturan yang sudah dibuat, sama sekali belum pernah dilaksanakan, dan yang paling terkini adalah pada UMK Jawa Tengah tahun 2009 rata-rata pencapaian upah baru bisa mencapai angka 93% dari KHL, padahal kalau dilihat dari mekanisme perumusan penentuan KHL masih sangat tampak manipulatif, seperti metode sampling yang salah dan tempat pengambilan sampling yang tidak sesuai.

Sejauh ini di Jawa Tengah masih ada tiga daerah yang masih alot dalam menentukan besarnya usulan UMK 2010 yang akan dibawa ke gubernur. Masing-masing, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sukoharjo. Kondisi itu akibat pihak buruh masih bersikukuh menginginkan besaran UMK sesuai KHL.Ketua Dewan Pengupahan Jawa Tengah.

2.2. Bagaimanakah Implementasi Jamsostek di Jawa Tengah

PT Jamsostek Sama halnya dengan perusahaan yang sudah mengikuti program jamsostek, maka pada umumnya perusahaan yang belum mengikuti program jamsostek inipun belum mengetahui tentang SJSN. Meskipun demikian, baik pengusaha maupun pekerja/buruh menyatakan mendukung program pemerintah. Diharapkan sistem SJSN dapat meringankan beban pengusaha dalam menghadapi resiko kerja yang semakin meningkat dan dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja/buruh, asalkan iuran yang ditetapkan dapat terjangkau oleh para pengusaha dan pekerja/buruh, serta pelayanan dan manfaatnya harus lebih baik daripada yang telah ada pada saat ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sosialisasi program jamsostek bagi pemberi kerja dan pekerja/buruh pada usaha-usaha ekonomi informal baru dilaksanakan secara insidentil dan belum terprogram secara berkesinambungan.Pada umumnya sosialisasi program jamsostek baru dilaksanakan di daerah-daerah yang menjadi lokasi proyek percontohan program jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dan baru terbatas untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang menjadi calon peserta pilot proyek.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang program jamsostek dan SJSN, pada umumnya para pemberi kerja dan para pekerja/buruh pada usaha-usaha ekonomi informal menyetujui adanya program tersebut. Mereka menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan pada usaha-usaha ekonomi informal bersifat tidak tetap karena tergantung pada modal, tempat kerja dan penghasilan para kosumen sehingga selain beresiko tinggi juga tidak terjamin kesinambungannya. Sesuai kemampuannya mereka berharap agar besarnya iuran harus disesuaikan dengan kemampuan para pemberi kerja dan pekerja/buruh. Mengingat tingkat penghasilan mereka yang tidak menentu diharapkan ada fleksibilitas pembayaran iuran, dan sebaiknya pelayanan program jamsostek tidak berbelit-belit . Demikian juga prosedur pendaftaran, pembayaran iuran serta pelayanan pemberian jaminan. Kaitannya dengan SJSN, pada umumnya para responden belum bisa menanggapinya karena sebagian besar belum mengetahuinya. Namun mereka berpendapat bahwa masyarakat memerlukan perlindungan sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang SJSN. Oleh sebab itu mereka mengharapkan agar SJSN dapat diterapkan sesuai fungsinya untuk melindungi pekerja/buruh. Mereka menyambut baik adanya bantuan iuran untuk jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, diharapkan bantuan iuran selanjutnya dapat diberikan untuk program-program lainnya secara bertahap.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 109 UU Ketenagakerjaan bahwa Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.Oleh karena itu Untuk mewujudkan penghasilan yang layak Pemerintah perlu menetapkan perlindungan pengupahan bagi pekerja.Pemerintah harus menetapkan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Program Jamsostek telah diterapkan lebih dari 15 tahun, namun belum semua perusahaan wajib jamsostek mengikuti program jamsostek. Hal ini disebabkan pembinaan yang belum mencakup semua perusahaan/pemberi kerja yang diwajibkan, dan kurangnya kesadaran para pengusaha, serta lemahnya penegakan hukum.

3.2.Saran

  1. Pemerintah harus tegas dalam peraturannya menyangkut penetapan Upah minimum para Buruh dan Karyawan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah
  2. Perlu penegakan hukun bagi perusahaan wajib jamsostek agar semua pekerja/buruh mendapatkan perlindungan terhadap resiko kerja yang dihadapinya yang semakin hari semakin meningkat.
  3. Perlu adanya kajian tentang profil sosi- demografi dan sosio-ekonomi para tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal dalam rangka perluasan kepesertaan program jamsostek berdasarkan Undang-Undang tentang SJSN.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Soepomo, 1975; Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja(Perlindungan Buruh), PT   PradnyaParamita, Jakarta.

Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 1999; Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru Di Indonesia,Harvarindo.

Handoko,  Hani.  (2001);Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  manusia,Yogyakarta,BPFE

Irianto,  Jusuf.  (2003).  “Kompensasi  untuk  Sales  Force”  dalam  Paradigma  Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Amara Books

Google.com,Sistim Pengupahan di Jawa Tengah,Di Akses Pada Hari kamis 3 Desember 2009.

One Comment leave one →
  1. November 19, 2012 8:55 am

    Saya udah 3thn krja di batam truz saya mau ambil tp blum 5thn apa itu bisa pak?!??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: