Skip to content

Keberadaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Desember 11, 2009

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang. Sebagai negara yang masih berkembang, maka proses pembangunan di segala bidang sangat diperlukan. Dengan pembangunan, maka kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan akan terwujud. Di samping kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, pembangunan dapat menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Dampak itu terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dari berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat itu, salah satu diantaranya adalah tindak pidana yang keberadaannya dapat dikatakan cukup fenomenal. Tindak Pidana itu ialah yang tindak pidana korupsi.

Keberadaan tindak pidana korupsi banyak sekali membawa efek yang buruk bagi keberadaan suatu negara. Dikatakan membawa efek yang buruk bagi keberadaan suatu negara karena korupsi dapat merusak seluruh sendi kehidupan bangsa, menghancurkan moral masyarakat, merugikan perekonomian negara yang berakibat pada kemiskinan, korupsi juga menghambat upaya suatu negara untuk meningkatkan peradaban guna bersaing dengan negara lain. Menurut R. Dyatmiko Soemodiharjo Praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soemodihardjo, 2001:3).

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di Ibu kota negara yang dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi banyak juga korupsi yang terjadi di daerah.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut di Indonesia, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Oleh karena itu diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dalam rangka pemberantasan tersebut yang tentunya memerlukan metode penegakan hukum secara luar biasa pula, telah dibentuk Badan khusus yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bersifat mandiri, independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: