Skip to content

Keberadaan KPK Sebagai Lembaga Independent dan Komisi Negara

Desember 8, 2009

KPK diklasifikasikan sebagai komisi negara. Komisi negara sering disebut dalam beberapa istilah berbeda, misalnya di Amerika Serikat dikenal sebagai administrative agencies. Menurut Asimow, komisi negara adalah:

units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.


Komisi negara independen adalah organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi ‘campur sari’ ketiganya.7 Dalam bahasa Funk dan Seamon komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasan “quasi legislative”, “executive power” dan“quasi judicial”.

Beberapa komisi negara independen adalah juga organ konstitusi (constitutional organs), yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur didalam konstitusi; sebutlah seperti yang ada Afrika Selatan dan Thailand. Di Afrika Selatan, Pasal 181 ayat (1) UUDnya menyebutkan ada Human Rights Commission; Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities; Commission for Gender Equality; dan Electoral Commission. Di Thailand, Pasal 75 konstitusinya mengatur bahwa negara wajib menyediakan anggaran bagi komisi negara independen seperti: Election Commission, Ombudsmen, National Human Rights Commission, National Counter Corruption Commission dan State Audit Commission.

Namun, itu bukan berarti bahwa semua komisi negara independen pastilah diatur dalam konstitusi. Misalnya, ada sekitar 15 komisi negara independen di Amerika Serikat, antara lain: Federal CommunicationCommission, Securities and Exchange Commission, Federal Trade Commission, National Labour Relations Board, Nuclear Regulatory Commission dan Federal Reserved Board. komisi negara independen berbeda dengan komisi negara biasa (state commissions). Menurut Michael R. Asimow, komisi negara biasa hanyalah bagian dari eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.

Lebih jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Humprey’s Executor vs. United States, Asimow berpendapat bahwa yang dimaksud dengan independen berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden, karena jelas tegas merupakan bagian dari eksekutif.11 Hampir serupa, William F. Fox Jr. berargumen bahwa suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undangundang komisi yang bersangkutan. Atau, bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian sang pimpinan komisi.

Selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi presiden, Funk dan Seamon menambahkan bahwa sifat independen juga tercermin dari: (1) kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).

Berdasarkan ciri-ciri komisi independen di atas, berarti KPK termasuk komisi independen. Misalnya, presiden tidak punya hak diskresi untuk sewaktu-waktu mengganti pimpinan KPK, kepemimpinannya kolektif dilakukan oleh lima komisioner.

Dalil pemohon yang mengatakan bahwa keberadaan KPK yang diatur dengan UU mengacaukan sistem ketatanegaraan adalah tidak tepat.14 Karena, secara teori ketatanegaraan, ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori yang sering ditawarkan. Pertama, separation of powers yang berciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitutional. Kedua, separation of function yang berciri masih bisa menerima kehadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Ketiga, check and balances yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Di Amerika Serikat berkembang doktrin pendelegasian kekuasaan (delegation doctrine) sebagai dasar konstitusional bagi pemisahan kekuasaan untuk komisi negara di luar lembaga-lembaga negara konvensional.16 Inilah jawaban atas realitas makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern. Model pemisahan kekuasaan negara (separation of powers) konvensional yang hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan di suatu negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif – sudah tidak lagi menjawab kompleksitas negara modern. Karena itu diperlukan independent regulatory agencies untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang saling kontrol yang lebih lengkap di antara lembaga-lembaga negara (state organs). Ackerman berpendapat:

… the American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons.

Dengan demikian KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justeru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945.

Urgensi keberadaan KPK menjadi lebih penting jika dilihat dari sisi sosiologis pemberantasan korupsi. KPK dibutuhkan sebagai trigger mechanism untuk mendorong lembaga-lembaga penegakan hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Jadi, membaca UU KPK harus diletakkan dalam konteks upaya luar biasa pemberantasan korupsi bukan hanya melihat bunyi teks pasal per pasal UU tersebut. UU KPK harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan semangat pemberantasan korupsi.

Selain aspek sosiologis, secara yuridis eksistensi KPK adalah dalam rangka menjalankan amanat UU 31/99 jo 20/2001.

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2 Komentar leave one →
  1. Desember 11, 2009 9:55 am

    mas, kalo konten emang nda bole d kopas, tu kan hak paten intelek. nah kalo widget, bole dong bagi2…terutama buat saya yg masih belajar (n nd ngerti2 juga)
    plz visit my poetry world http://01pretty.wordpress.com dijamin banyak kopas lagu michael jackson hehehe…tapi puisi na asli loooh
    add me as link yaa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: