Skip to content

Suatu Tawaran Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bibit-Chandra

November 22, 2009

Oleh : Rudini Silaban

Sebagai Negara yang ingin menegakkan supremasi Hukum,Penyelesaian kasus Bibit-Candara hendaknya tetap dilakukan dalam koridor hokum (legal farame).Sekalipun tidak bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku,pemberian abolisi bukan merupakan pernyelesaian hokum yang berlaku,Pemberian abolisi bukan merupakan penyelesaian hukum karena tidak diputus di lembaga peradilan.

Opsi lain yang lebih rasional untuk dilakukan president adalah memeberikan stimulasi kepada POLRI dan kejagung untuk melaksanakan rekomendasi Tim 8. Kalau kenyataannya Tim 8 merekomendasikan bahwa kasus Bibit- Chandra tidak layak diteruskan karena tidak cukup bukti,maka kepolisian harus punya keberanian menghentikan pemeriksaan perkara melalui penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3)

Opsi penyelesaian hokum lainnya adalah penerbitan surat keputusan penghentiaan penuntutan (SKP2) merujuk pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP,jaksa agung berwenang menghentikan penuntutan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana karena tidak cukup bukti . hal ini pernah diterapkan jaksa agung Abdurrahman saleh yang menghentikan penuntutan terhadap soeharto tapi dengan alas an kesehatan.

Opsi tesebut tampaknya lebih memungkinkan untuk dilakukan daripada penerbitan SP3 oleh kepolisian,

Selain penerbitan SKP2,kejaksaan agung sebenarnya masih punya kewenangan lainnya yang bias ditempuh yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.ketentuan yang tertuang dalam pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RItersebut merupakan aktualisasi asas oportinitas.

Kalaupun kedua opsi penyelesaiaan hokum tersebut tidak ditempuh.baik oleh  polti maupun kejaksaan agung maka opsi terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan.

Ada sisi baiknya kasus bibit-chandra di putus di pengadilan.transparansi atas penyelesaian kasus ini lebih tampak.Masyarakat luas bias mengikuti jalannya persidangan.selain itu,kepastain hokum lebih dijamin daripada opsi lainnya,terlebih pemberian abolisi.

2 Komentar leave one →
  1. November 23, 2009 12:44 pm

    Udah di sampaikan sama yg berwenang belum Mas….
    di edit dulu ya Mas….

  2. November 24, 2009 3:21 am

    Rencana Mau di edit dulu Mas,trus dikasih ke penerbitan biar dimuat di Media Massa….

    hheheh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: