Skip to content

Hukum Progresif (Suatu tawaran alternatif)

November 11, 2009

Berbeda dengan pola yang selama ini ditempuh (dalam semangat legalisme),Hukum progresif menawarkan penegakan hukum melalui jalan kepeloporan.

Di bawah semboyan: “Hukum untuk manusia” dan “Keadilan di atas peraturan”, maka dedikasi aparat mendapat tempat utama dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut mengedepankan kejujuran, keberanian, dan kreativitas untuk setiap kali menjadikan suatu aturan lebih bermakna dan fungsional bagi keadilan dan kemaslahatan manusia.

“Hukum Progresif”, menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan” hukum di negeri ini. Kelumpuhan berpangkal pada dominasi semangat legalisme yang berlebihan dalam penyelenggaraan hukum selama ini.

Aturan dan prosedur seolah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Akibatnya, kepekaan, empati, serta dedikasi menghadirkan keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat, menjadi kian redup dalam diri (kebanyakan) aparat penegak hukum.

Hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigma dibalik, dari peraturan ke manusia.

Manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) dipatok sebagai titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Empati, kepedulian, dan dedikasi menjadi roh penyelenggaraan hukum.

Cara kerja penegakan hukum yang progresif

Demi keadilan dan kebenaran, aparat penegak hukum dituntut keluar dari pola kerja yang serba yuridis dan legalistik yang dilakukan secara pasang-jarak (disinterestedness), detached, dan in abstracto.

Menghadirkan keadilan dan kebenaran tidak bisa berangkat dari pembacaan bangunan peraturan secara hitam-putih, melainkan harus beranjak dari kasus khusus, berikut konteksnya, di mana berbagai faktor kait-mengait dan berbagai kepentingan saling bertarung.

Cara tersebut merupakan siasat untuk “menutup” keterbatasan aturan dan teks-teks hukum.

Prinsipnya, “keadilan tidak bisa dikorbankan hanya lantaran keterbatasan norma dan teks-teks hukum yang ada”.

Dengan cara ini, keadilan bisa dihadirkan, karena harus diakui, kita tidak bisa secara langsung menemukan keadilan lewat penalaran aturan secara logis-formal.

Keadilan justru diperoleh lewat intuisi ketika kita melibatkan diri secara aktif sebagai pencari keadilan. Inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai epikeia.

Implikasinya jelas, bahwa proses penegakan hukum tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi aturan itu secara fungsional dalam ruang dan waktu yang tepat.

Aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan atau pembaruan, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law).Dengan demikian, peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan. Mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Atau dalam bahasa Plato, para pelaku hukum dapat melakukan equity.

4 Komentar leave one →
  1. November 11, 2009 10:05 am

    bagaimana meningkatkan keadilan itu ???? orang yg menjalankan belum jg adil…. tingkatkan ya bagn

    • November 11, 2009 10:20 am

      ok2…

      Intinya aparatnya dulu dibenahi baru beranjak ke substansi…

      Boleh juga tuh…

  2. November 11, 2009 10:06 am

    semog keadilan itu berjalan dengan adil

  3. November 15, 2009 7:32 am

    Jauh lebih bagus jika memberi contoh hukum progresif.
    Apakah maksud “hukum progresif’ lebih kepada sanksi (durasi dan material)?
    Trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: