Skip to content

Proposal PKM (Menilik Rasa Keadilan dari putusan Pengadilan Negeri Semarang dari putusan tahun 2000-2009)

Oktober 25, 2009

JUDUL PROGRAM

MENILIK RASA KEADILAN DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG DARI PUTUSAN TAHUN 2000-2009

LATAR BELAKANG MASALAH

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandang dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan.Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya.

Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

  1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
  2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi indepensi Hakim yang bersangkutan.
  3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
  4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan.

Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.

Contoh rill terjadi pada salah satu kasus di Pengadilan Negeri Semarang terhadap dua mantan Wakil Ketua DPRD Jateng M Hasbi dan Ircham Abdurrochim. Keduanya menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi APBD Jateng 2003.

Menurut KUHP dan UU korupsi No.31 Tahun 1999, putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Putusan itu jauh dari tuntutan jaksa, yaitu pidana 2 tahun penjara.Akan tetapi apa yang terjadi,Hakim hanya memutus keduanya bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun.Apakah hal ini sudah mencerminkan keadilan,padahal apabila kita menilik dari putusan-putusan hakim yang lain,terkadang untuk kasus pencurian ayam saja,Hakim dapat memvonis lebih dari 3 tahun.Dimana sebenarnya letak keadilan dan kepastian hokum yang diterapkan oleh hakim itu?

Kasus yang paling geger juga terjadi di Semarang beberapa hari yang lalu,dimana ada satu putusan perkara pidana yang cukup unik dan aneh, karena sebagian besar pertimbangan majelis hakim (yang sangat menentukan/vital) dalam putusannya tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan. terdakwa dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan yang tidak terungkap di persidangan. anehnya lagi majelis hakim tidak takut ketahuan kalau ternyata putusannya dibuat tidak sesuai dengan fakta Persidangan,padahal ruang sidang yang digunakan itu dilengkapi dengan alat rekam yang canggih..Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan dasar/bahan bagi hakim untuk melakukan analisa hukum. pertimbangan hakim seharusnya disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (fakta persidangan). fakta persidangan dapat diperoleh diantaranya melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti dihadapan persidangan.

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan.singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dalam proposal program ini akan diajukan dengan perumusan masalah sebagai berikut;

  1. Bagaimanakah dasar pertimbangan dan legal standing yang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara
  2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2000-2009,Apakah setiap putusan sudah berasaskan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan
  3. Bagaimanakah dampak setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2000-2009  terhadap masyarakat pada umumnya dan tersangka pada khususnya

D.TUJUAN MASALAH

Bedasarkan permasalahan di atas, tujuan program kreativitas ini adalah;

  1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan legal standing yang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.
  2. Untuk mengetahui setiap putusan pengadilan negeri semarang dari tahun 2000-2009,apakah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan berlandaskan keadilan atau tidak sama sekali
  3. Untuk mengetahui dampak setiap putusan yang dikeluarkan oleh setiap pengadilan negeri semarang dari tahun 2000-2009 terhadap masyarakat pada umumnya dan tersangka pada khususnya

E.  LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dalam program kreativitas ini adalah;

  1. Mampu memberikan perhatian kepada para hakim dalam mengeluarkan suatu putusan harus selalu berlandaskan asas kepastian hukum dan keadilan.
  2. Adanya transparansi kepada masyarakat terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri semarang dari tahun 2000-2009
  3. Memberikan pandangan kepada masyarakat supaya selalu mengawasi dan memperhatikan setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri semarang,apakah sudah wajar dan memenuhi rasa keadilan atau tidak.

F. KEGUNAAN PROGRAM

Sudah lama sistem peradilan di Indonesia dipertanyakan. Kepercayaan terhadap integritas aparat penegak hukum sudah pada titik nadir. Jangan-jangan sistem hukumnya juga bermasalah. Kecurigaan ini mengusik sistem hukum yang ada. Adakah kaitannya terhadap setiap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang terkadang sangat menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Pada dasarnya program ini sangat bermanfaat bagi para peneegak hukum dan bagi hakim sendiri,selain sebagai introspeksi diri juga sebagai kesadaran hukum akan putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.Bagi masyarakat,program ini juga memberikan suatu \transparansi dan analisis hukum atas setiap putusan hakim yang menyesatkan,merugikan,dan tidak memenuhi rasa keadilan.,

Program ini juga mengajak agar kiranya selalu memperhatikan dan mengawasi setiap putusan hakim.setiap orang pasti tidak mau dirugikan,dan selalu mengharapkan keadilan.oleh karena itu dengan adanya program ini,masyarakat semakin peduli dan kritis dalam mananggapi setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Program ini kiranya dapat membuka wawasan kita betapa banyak hal menyimpang dalam norma susila juga dipengaruhi oleh komsumsi masyarakat terhadap sesuatu yang berbau pornografi. Tingginya kriminalitas, dan seks dalam pergaulan yang bebas.

Realisme hukum ialah adanya kepastian hukum dan keadilan. Kepastian ini lebih merupakan keyakinan, hukum dianggap sebagai realitas yang ada dan dibuat secara sempurna.Sedangkan,keadilan merupakan suatu putusan yang berdasar atas hati nurani dari hakim.Oleh karena itu,diharapkan dalam setiap putusannya hakim selalu mempertimbangkan dan dapat memadukan antara kepastian hokum dan keadilan bersama/

  1. G. TINJAUAN PUSTAKA

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Mitos realisme hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian ini lebih merupakan keyakinan, hukum dianggap sebagai realitas yang ada dan dibuat secara sempurna. Hukum merupakan “suatu korpus aturan yang koheren siap untuk diterapkan oleh hakim yang terlatih dan cukup terampil dalam deduksi silogistis sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat terhadap masalah hukum dengan penuh kepastian” (M Tebbit, 2000:25).

H. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap pelaksaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

  • Identifikasi Masalah

Tahap ini merupakan pengumpulan putusan-putusan Hakim dari pengadilan Negeri Semarang.Apakah setiap putusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan dasar hukumnya serta seberapa besar pengaruh dari putusan tersebut terhadap masyarakat dan terdakwa.

  • Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan penghitungan kasar dari putusan pengadilan negeri semarang dari tahun 2000-2009

  • Analisis Data

Analisis data merupakan penghitungan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dari jumlah yang diteliti ataupun perkembangan data dari yang pernah diteliti sebelumnya.

  • Evaluasi Data

Tahap pemeriksaan keakuratan data yang sudah dihitung, ketepatan, dan kelayakan data untuk dijadikan sebuah karya yang ilmiah yang memenuhi tujuan dan keluaran serta kegunaan yang diharapkan.

  • Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan tahap penulisan dan penuangan data dalam bentuk ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan keberadaanya serta originalitasnya.

  • Penulisan Laporan Penelitian

Tahap ini memberikan sistematika dan kronologis dan hal-hal yang terjadi dilapangan selama penelitian berlangsung yang disajikan dengan bukti-bukti penelitian dan berkas-berkas putusan.Kemudian melampirkannya sebagai hasil dari penelitian ini.

I. JADWAL KEGIATAN PRORAM PENELITIAN

Tabel 1.1

No. Kegiatan

Bulan

1

2

3

4

1. Identifikasi Masalah

+

2. Pengumpulan Data

+

+

3. Analisis Data

+

+

+

4. Evaluasi Data

+

+

+

5. Penyajian Data

+

6. Penulisan Laporan Penelitian

+

Keterangan:

Tanda (+) Menandakan saat pelaksanaan Program kegitan

Tanada (-) Menandakan sebelum dan sesudahnya Progran Kegiatan

J. RANCANGAN BIAYA

I. Pemasukan

a.  Dikti                                       : Rp 7.000.000,00

II. Pengeluaran

Persiapan

Pengumpulan informasi awal             : Rp   250.000,00

Penyusunan proposal                        : Rp     50.000,00

Perijinan                                            : Rp   250.000,00

Pengumpulan Data dan Informasi

Perjalanan ke lokasi                          : Rp    550.000,00

Penginapan                                       : Rp    650.000,00

Konsumsi                                         : Rp    700.000,00

Dokumentasi                                    : Rp    450.000,00

Wawancara                                      : Rp    350.000,00

Pengamatan                                      : Rp    200.000,00

Pelaksanaan Program Penelitian

Penyiapan lembar kerja                     : Rp    500.000,00

Editing data                                      : Rp    600.000,00

Reduksi data                                       : Rp    350.000,00

Display data                                     : Rp    350.000,00

Verifikasi data                                  : Rp    400.000,00

Penyusunan Laporan

Penyusunan draft awal                     : Rp   300.000,00

Penyusunan draft kedua                   : Rp   400.000,00

Penyusunan draft akhir                    : Rp   650.000,00

Jumlah total                                      : Rp 7.000.000,00

K. LAMPIRAN

Adapun Lampiran dalam proposal ini adalah Biodata Ketua, anggota dan dosen pendamping

L. DAFTAR PUSTAKA

Soedirjo.SH, 1999, Jaksa dan hakim dalam proses pidana , cetakan pertama, Jakarta :Akademika Pressindo

http://api.or.id/?p=304,keputusan hakim yang tidak adil,Diakses pada 1 oktober 2009,jam 20.22.

http://badilum.info

Kumpulan putusan pengadilan negeri Semarang

Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradialn Umum

Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: