Lanjut ke konten

Legal Standing Mahkamah Konstitusi dan Pemohon

Oktober 25, 2009

Legal standing Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan MahkamahAgung(MA).Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
disamping MA. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (Constitutional Court) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945,sebagai berikut:
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji ungang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ( Pasal 24C ayat (1)) Kewenangan ini yag kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang(JudicialReview).
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (Pasal24Cayat(1)). Lembaga Negara yang kewenangan n ya diberikan oleh UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan Komisi Yudisial
3. Memutus pembubaran Partai Politik (Pasal 24C ayat (1))
4. Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum/Pemilukada ( Pasal 24C ayat (1))
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD ( Pasal 24C ayat (2)) Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD adalah
pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) yaitu berupa: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela.
6. Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden(Pasal7Bayat(1)) Legalitas kedudukan dan kewenangan MK tersebut semakin diperkuat melalui UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) oranghakimkonstitusi,dimana3(tiga)orang diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 (tiga) orang diajukan oleh MA. Ketua dan Wakil Ketua Mk dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, syarat sebagai hakim konstitusi tidak disebut secara spesifik harus sarjana Hukum. Ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5)UUD 1945 hanya menyebut: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Jadi atas dasar kriteria tersebut, tidak ada larangan Sarjana non hukum untuk menjadi hakim konstitusi selama memenuhi krtiteria yang digariskan oleh UUD. Latar belakang profesi hakim konstitusi juga dapat berasal dari berbagai kalangan,baik akademisi, lawyer, hakim karir, anggota legislatif, maupun pengurus parpol.Akan tetapi untuk menjaga independensi MK sebagai lembaga peradilan, khusus yang berlatar belakang anggota legislatif dan/atau pengurus partai politik, ketika mereka terpilih menjadi hakim MK, maka harus mengundurkan diri. Hakim konstitusi harus non partisan dan harus bebas dari kepentingan politik.

Legal Standing pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi

Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (legal standing)? Ternyata tidak semua orang boleh mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar.Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi per¬syaratan menurut undang-undang untuk meng¬ajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mah¬kamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Per¬syaratan legal standing atau kedudukan hukum di¬mak-sud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan da¬lam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.
Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:
a. Perorangan warganegara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.

Hal yang perlu diingat bahwa pemohon harus mampu menguraikan dalam permohonannya mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan kosntitusional? Seperti telah diuraikan di atas, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:
a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai (i) perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau (iv) lembaga negara;
b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Syarat Pengajuan Permohonan :
1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
3. Dalam 12 (duabelas) rangkap
4. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya :

  • Pengujian Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
  • Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945
  • Pembubaran Partai Politik
  • Perselisihan tentang hasil Pemilu
  • Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga melakukan pelanggaran hukum, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres

Adapun Legal standing Pemohon dalam setiap perkara yang diajukan berdasarkan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sendiri,harus memenuhi :
1) Dalam kewenangan Pengujiaan Undang-undang terhadap UUD 1945,
Pemohon adalah:
• Perorangan WNI
• Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
• Badan Hukum Publik atau Privat
• Lembaga Negara

2) Dalam kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga,
Pemohon adalah:

  • Pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diatur oleh UUD Tahun 1945
  • Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingannya, kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara yang menjadi Termohon (Ps. 61 (1) (2))
  • Mahkamah Agung meskipun sebagai Lembaga Negara, tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai Pemohon atau Termohon (Ps. 65)
  • Dalam PMK tentang SKLN dimungkinkan dalam hal objek sengketanya bukan kewenangan judicial

3) Dalam kewenangan Pembubaran Partai Politik
Pemohon adalah:.

  • Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat (Ps. 68)
  • Partai Politik yang dimohonkan pembubarannya oleh Pemerintah (Ps. 69)

Alasan Pemohon:
Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 (Ps. 68)

4) Dalam kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum
Pemohon adalah:

  • Perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu
  • Pasangan calon Presiden/Wapres peserta Pemilu
  • Presiden/Wapres
  • Partai Politik peserta Pemilu (Ps. 74 (1))

KPU sebagai termohon:

  • Diberitahukan kepadanya tentang permohonan melalui penyampaian salinan permohonan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diregistrasi (Ps. 76)
  • Diberikan kesempatan dalam pemeriksaan di dalam sidang

5) Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR tentang perilaku president/Wapres
Pemohon dan Materi permohonan:

  • PEMOHON

Pemohon dalam perkara ini adalah DPR
-MATERI PERMOHONAN
1. Presiden dan/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela
2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD Tahun 1945
Syarat pengajuan permohonan:

  • Keputusan DPR tentang hal tersebut
  • Proses pengambilan keputusannya (Risalah dan/atau Berita Acara DPR)
  • Bukti-bukti (Ps. 80 (3))

Proses pengambilan keputusan dalam pendapat dimaksud harus didukung oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPR hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggota DPR (Ps.7B (3) UUD Tahun 1945)

About these ads
2 Komentar leave one →
  1. minarti nainggolan permalink
    Desember 2, 2009 9:13 am

    bang rudi… tulisan kamu keren bangeeeeeeeeeeeet… kamu adalah idola ku…. abang.. bisa g abang ajarin mimin buat blog???? aq kan pengen pintar kayak abang… yahhhhhh.. luv u much….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 203 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: