Skip to content

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

Juni 7, 2009

  1. Tidak adanya pengaduan pd delik aduan (psl 72 – 75)

Yg berhak mengadu:

  • Jika ybs blm 16 th/blm cukup umur/dibwh pengampuan
  1. Wakilnya yg sah
  2. Wali pengawas
  3. Istri/suami
  4. Keluarga sedarah garis lurus
  5. Keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ke 3
  • Jika ybs meninggal
  1. Orang tuanya
  2. Anaknya
  3. Suami/istrinya (kec. Ybs tdk menghendaki)

Tenggang waktu pengaduan :

  • 6 bln sjk menget kejhatn (berdomisili di Indonesia)
  • 9 bln (bg yg berdomisili di luar negeri)

Penarikan kembali pengaduan : dlm tenggang 3 bln setelah diajukan.

  • Khusus perzinahan (284) yg berhak mengadukan hanya suami/istri yg dirugikan. Dan penarikan kembali dpt dilakukan sewaktu2 selama pemeriksaan sidang belm dimulai.
  • Melarikan wanita (332) yg berhak mengadu hanya wanita ybs atau suaminya (apabila sdh cukup umur), dan wanita ybs dan org yg memberi ijin bila wanita itu kawin (bila blm cukup umur)
  1. Ne bis in idem (psl 76)

Syarat ne bis in idem yg akan menghapus penuntutan :

  1. ada putusan (bukan penetapan) hakim yg berkekuatan tetap.
  2. Orang yg dijatuhi putusan adalah sama;
  3. Perbuatan yang dituntt adalah sama
    1. Matinya terdakwa (psl 77)
    2. Daluwarsa (psl 78 – 81)

Daluwarsa dihitung sejak hari sesdah pernuatan dilakkn.

  1. utk semua kej dan plnggaran percetakan : 1 tahun
  2. tk kej yg diancam dg denda, kurungan atau penjara maks 3 thn : 6 tahun
  3. utk kej yg diancam pjr lbh dr 3 thn : 12 tahun
  4. utk kej yg diancam dg pid mati atau seumur hdp : 18 thn

Bagi pelaku yg pd saat melkk kej blm berumr 18 thn, maka msg2 daluwarsa dikurangi 1/3.

  1. Telah ada pembayaran denda maksimum pd delik yg hanya diancam dg denda (psl 82)

Dikenal juga sebagai lembaga hukm “afkoop” (penebusan) atau “schikking” (perdamaian)

  1. Abolisi atau amnesti (di luar KUHP)    UU no. 11/Drt/1954.
  1. Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankn Pidana
    1. Yg terdapat dlm KUHP
      1. matinya terdakwa (psl 83)
      2. daluwarsa (psl 84, 85)

daluwarsa dimulai keesokan harinya sesdh put hkm dpt dijlankan

q  Utk semua pelanggaran : 2 tahun

q  Utk kej percetakan : 5 tahun

q  Utk kej lainnya : sama dg daluwarsa penuntutan

q  Tdk ada dalwarsa utk pid mati

Pencegahan (stuiting) dalwarsa dpt terjadi :

1)      terpidana melarikan diri selama menjalani pidana (daluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah melarikan diri)

2)      pada pelepasn bersyarat yg dicabut, maka daluwarsa dihitung baru (tdk melnjutkan yg dl) pd esok hari setelah pencabutan.

Dg adanya stuiting, mk daluwarsa yg tlh dilalui mjd hilang (tdk diperhitungkan)

Penundaan (schorsing) dapat terjadi :

1)     selama prjalanan pid ditunda mnrt perundang-undangan ybl

2)     selama terpidana dirampas kemerdekaannya (dlm tahanan)

Adanya Schorsing hanya menghentikan sementara daluwarsa, sdgkan daluwarsa yg tlh dilalui tetap diperhitungkan

  1. Yg terdapat di luar KUHP
  2. Amnesti
  3. Grasi (UU no.  22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

Grasi tdk menghilangkan put hkm ybs, hanya menghapus/ mengrangi/ meringankan pidana.

Grasi dpt berupa :

a. peringanan atau perubahan jenis pidana;

b. pengurangan jumlah pidana; atau

c. penghapusan pelaksanaan pidana.

2 Komentar leave one →
  1. The Great Lawyer permalink
    Juni 13, 2009 11:42 pm

    Setelah membaca artikel ini, rasa-rasanya segar kali pengetahuan hukum pidana ni.

    tak lupa saya mengucapkan "Salam kenal unuk Rudini marga Silaban"

    Teruskan memngirimkan artikel berguna seperti ini bung Rudini, karena blog itu seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945). Dan dengan mempublikasikan berbagai artikel menarik dalam blog ini, berarti anda telah melakukan hal yang berguna untuk bangsa dan negara.

    Sukses selalu.
    Fernandes Raja Saor
    http://raja1987.blogspot.com/

  2. April 13, 2015 5:05 pm

    dalam alasan hapusnya kewenangan menuntut ada yang perlu diperhatikan dengan seksama yakni dalam RUU, ,, SEBAB secara tidak langsung mau tidak mau kita harus mempelajari alasan dalam RUU karena semakin lama pasti ketentuan dalam KUHP akan semakin tidak relefan dengan keadaan masa sekarang…
    makasih gan
    http://serba-makalah.blogspot.com/2015/04/alasan-hapusnya-kewenangan-menuntut-pidana-serta-perkembangannya-dalam-pembaharuan-hukum-indonesia.html

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 206 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: