Skip to content

Hakim dan Mafia Peradilan

April 25, 2009

Saat merayakan Ulang Tahun Ke-62 Mahkamah Agung, 20 Agustus lalu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan bantahan atas kondisi lembaga negara yang dipimpinnya, yang dinilai pihak lain sarat “mafia peradilan” dan tidak independen seperti tujuh atau delapan tahun lalu. Sebaliknya, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas mengungkapkan banyaknya laporan yang diterima lembaganya dari korban ataupun pengacara yang menandakan masih maraknya mafia peradilan. Bahkan hasil survei Transparency International (TI) memperkuat dugaan suap berasal dari aparat pengadilan

Hakim dan korupsi

Aparat pengadilan atau kehakiman di Indonesia terus disorot, baik dalam menangani perkara melawan hukum (pidana) maupun sengketa (perdata). Sorotan ini terkait apakah para hakim menjadi bagian perbuatan melawan hukum atau memutus perkara secara jujur (fair) dan independen berdasar bukti kuat?
Jika sebagian hakim dinilai tidak jujur atau tidak independen dalam memutus perkara, dugaan bahwa mereka ambil bagian dalam perbuatan melawan hukum atau dicampuri pihak lain tampaknya sulit dibantah.
Salah satu perbuatan itu—seperti terungkap dalam survei TI—adalah suap. Jika disebut inisiatif suap berasal dari hakim, tampaknya harus diklarifikasi, benarkah perbuatan itu adalah suap atau justru pemerasan?
Suap bukan inisiatif pihak yang menerima, melainkan pihak lain yang memberi uang untuk membebaskan atau meringankan dakwaan ataupun memenangkan atau menguntungkan salah satu pihak dalam suatu gugatan perdata. Hakim yang diduga menerima suap jelas bukan inisiator. Suap berarti inisiatornya bisa berasal dari terdakwa atau tergugat/penggugat serta bisa pula dari pengacara.
Inisiatif penerima uang atau barang lain dapat digolongkan tindakan pemerasan. Maka, para hakim yang menjadi inisiator atas penerimaan seperti ini dapat dikatakan sebagai pemeras. Dalam perkara pidana, pemerasan hakim atas terdakwa. Dalam perkara perdata, pemerasan hakim atas tergugat atau penggugat.
Selain perkara korupsi atas terdakwa Probosutedjo yang sempat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan kantor Ketua MA, perkara korupsi PT Jamsostek atas terdakwa Ahmad Djunaidi juga ditandai reaksi pelemparan alas kaki oleh terdakwa yang kesal atas putusan yang tidak sesuai dengan bayaran yang diberikan.
Berdasar hasil-hasil survei, perilaku suap, pemerasan, dan “dagang perkara” yang melibatkan hakim menduduki peringkat korupsi tertinggi dalam lembaga peradilan. Kusutnya masalah ini kerap disebut “mafia peradilan”.

Maraknya Mafia

Mafia dalam aparat pengadilan diduga lebih marak di bawah kepemimpinan Bagir Manan seperti diungkap Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Purnbhakti Hakim Agung (KKPHA) Benjamin Mangkoedilaga. Pendapat ini didukung Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) juga anggota DPR Benny K Harman (Kompas, 22/8/2007).
Maraknya “mafia peradilan” menimbulkan keprihatinan atas kondisi lembaga peradilan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama saat mereka berurusan dengan pengadilan dan bertalian dengan aktivitas bantuan hukum. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR untuk bertindak dalam memperbaiki sistem peradilan.
Meski demikian, amat penting memperjelas mengapa “mafia peradilan” diduga lebih marak pascareformasi?
Pertama, kewenangan (baca: kekuasaan) hakim menguat atau meningkat seiring dengan berkurangnya intervensi pemerintah atas proses pengadilan. Pandangan Lord Acton, “kekuasaan cenderung korup” (power is tend corrupt), tampaknya sulit dihindarkan. Aparat pengadilan lebih leluasa “mengatur” perkara tanpa perlu mendasarkan kepada bukti-bukti yang menguatkan dalam merancang putusan.
Kedua, adanya kewenangan yang lebih independen itu tidak didukung dengan undang-undang yang ketat atas operasi kekuasaan kehakiman. Para hakim agung dengan gampang dapat memperpanjang usia pensiunnya sendiri, bahkan tanpa perlu menunjukkan apa prestasinya, sementara perkara di MA justru menumpuk. Draf putusan hakim pun bisa “dijual” kepada pihak yang berperkara.
Ketiga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga masih lemah secara prinsip karena tak menggunakan pembuktian terbalik. Dari mana sumber kekayaan hakim tak dapat diperiksa atau ditelusuri sejauh tak ada indikasi kuat atas tindak pidana yang ditangani aparat penegak hukum. Kasus suap Probosutedjo, yang diduga melibatkan hakim agung, kini praktis berhenti tanpa penjelasan dari KPK.
Keempat, fungsi pengawasan yang dijalankan KY saat memantau perilaku hakim dalam menangani perkara, yang terungkap justru tidak bersifat untuk ditindaklanjuti. Bahkan dengan mudah fungsi KY dibalas dengan tuduhan “mencemarkan nama baik” oleh sejumlah hakim. Seolah fungsi KY dinilai sebagai lembaga yang merusak citra korps hakim.
Soal “mafia peradilan” perlu menjadi tantangan pemerintah dan DPR, bagaimana mengubah atau memperbaiki kondisi lembaga peradilan di bawah kewenangan MA. Jika lembaga ini masih terus dipandang berbagai kalangan sarat mafia peradilan, wibawa dan kepercayaan atasnya akan terus merosot.
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: