Skip to content

Mahalnya Demokrasi

Maret 21, 2009

Mahkamah konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilakada Jatim; Pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan. Berbagai tanggapan terhadap putusan MK itu sudah muncul di berbagai media, koran, televisi, radio dan internet. Biaya untuk melaksanakan putusan MK diperkirakan Rp. 20 milyar lebih.
Selain biaya langsung pelaksanaan pemilihan ulang dan penghitungan suara ulang, sebesar Rp. 20 milyar, sebenarnya banyak kerugian lain yang timbul akibat putusan MK tersebut.

Pertama; hilangnya kepercayaan. Implikasi dari putusan itu, muncul rasa tidak percaya kepada sejumlah lembaga mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS), KPUD Kabupaten, KPU Propinsi, lembaga pemerintahan mulai dari desa, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak pihak jadi saling curiga. Siapa yang harus dipercaya, siapa yang tidak boleh dipercaya. Sebagian merasa bahwa pihak lain berlaku curang. Berbagai rasa tidak percaya bermunculan. Bahkan sampai ada usulan untuk mengganti semua anggota KPUD Propinsi maupun KPUD Kabupaten serta anggota PPS.
Hilangnya kepercayaan yang disertai dengan munculnya saling curiga adalah suatu kerugian yang sangat besar. Hal ini dapat mempunyai dampak yang sangat luas dimasyarakat, di pemerintahan, maupun pada lembaga sosial lainnya. Nilai kepercayaan sangat mahal, dan tak dapat diukur dengan rupiah. Sekali kepercayaan kepada lembaga-lembaga itu hilang, maka akan sangat sulit untuk mengembalikannya.

Pemilu legislatif akan dilaksanakan April 2009, yang cuma tinggal beberapa miggu lagi,. Bibit saling curiga dan tidak percaya yang ada sekarang, bisa menjadi momok yang mengancam pelaksanaan Pemilu 2009, khususnya di ketiga kabupaten di Madura. Untuk menghilangkan rasa saling curiga dan tidak percaya, butuh waktu yang cukup lama. Dan sampai April 2009, bisa jadi bibit saling curiga itu malah tumbuh membesar. Kalau hal ini terjadi, akan terjadi kemunduran dalam berdemokrasi.

Kedua; Waktu yang hilang. Kalau saja tidak ada Pilkada Ulang, Gubernur baru Jatim, sudah mulai bertugas sekarang ini. Langkah-langkah strategis untuk tahun 2009 seharusnya sudah bisa disiapkan. Dengan mundurnya penetapan Gubernur baru, maka pelaksanaan pembangunan di Jatim, pada tahun 2009 akan molor. APBD Propinsi yang telah disiapkan dipastikan akan rendah realisasinya. Pejabat Gubernur yang ada sekarang, tidak bisa berbuat banyak terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2009. masyarakat menunggu pelaksanaan APBD, tapi ternyata harus molor ber bulan-bulan.
Dengan pelaksanaan pemilihan ulang, yang dijadwalkan pada bulan Januari 2009, tidak ada yang bisa menjamin, kapan Gubernur definitif akan ditetapkan. Bisa saja hasil pemilihan ulang pada bulan Januari nanti akan digugat lagi. Persoalan kepercayaan seperti yang diulas dibagian pertama diatas, menjadi alasan utama terhadap kemungkinan adanya gugatan baru terhadap pelaksanaan pemilihan ulang. Jangan-jangan kedua pasangan yang akan berlaga, sekarang justru sibuk mempersiapkan jurus saling menggugat.
Kedua pasangan, selain berupaya untuk menang, bisa jadi mempersiapkan bahan gugatan terhadap pihak lain, atau terhadap KPUD. Maka semakin runyamlah proses pemilihan Gubernur.
Harga demokrasi menjadi sanagat mahal.

One Comment leave one →
  1. Anonymous permalink
    Maret 21, 2009 1:43 am

    jd apa yang harus kita lakuin buat ngirit kas negara?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: