Skip to content

Menyoal Rencana Pembuatan KUHP Baru

November 16, 2008

Keinginan untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Setidaknya draft RUU KUHP yang dimaksudkan untuk mengganti KUHP warisan Belanda itu sudah dimunculkan sejak 1963. Draft itu kemudia diperbaiki hingga muncullah draft tahun 2005.
Dan sejak saat itu perbincangan tentang materi draft KUHP baru itu mencuat lagi ke permukaan, bahkan sudah ada tanda-tanda segera diajukan ke DPR untuk dibahas. Namun, belakangan, draft itu dikaji untuk direvisi lagi karena masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, misalnya, juga sangat menyayangkan tidak dimasukkannya pembahasan RUU KUHP dalam prioritas utama program legislasi nasional tahun 2007.
Hal itu menurut Aliansi yang beranggotakan para pemerhati masalah hukum dan HAM tersebut akan mengakibatkan semakin lambatnya proses reformasi hukum pidana di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta, Kamis, pada acara “Refleksi dan Rencana Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Hadir dalam acara tersebut beberapa pembicara antara lain Eko Maryadi (Koordinator Advokasi AJI), Edi Supriyadi (Elsam), dan Asep Yunan Firdaus (LSM HUMA).
Menurut mereka, keputusan tersebut sangat disayangkan karena keterlambatan pembahasan RUU KUHP akan mengakibatkan semakin lambatnya proses reformasi hukum pidana di Indonesia. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya kasus pidana yang menggunakan pasal-pasal KUHP yang rumusannya sumir, tidak jelas dan multiinterpretasi.
Mereka menambahkan bahwa di awal tahun 2006 rencana reformasi hukum pidana secara komprehensif terlihat optimistis dengan adanya rencana pembahasan RUU KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, rencana tersebut belum bisa terlaksana karena Depkum dan HAM masih akan memperbaiki draft RUU KUHP tersebut.
Aliansi yang beranggotakan kalangan pers itu juga menilai draft RUU KUHP masih memiliki berbagai masalah mendasar yang tersebar baik di buku I, maupun buku II-nya.
Proses pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlarut-larut dan belum menunjukkan titik terang ke arah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu pun menimbulkan keraguan bagi banyak kalangan.
Mereka berpendapat upaya pembaruan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak 1960 merupakan langkah penting dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum nasional. Pembaruan hukum pidana itu diharapkan dapat menciptakan dasar-dasar hukum pidana yang berkembang secara modern dan komprehensif, sehingga dapat mengimbangi perkembangan zaman.
Namun, kenyataannya menurut salah satu aktivis pada Aliansi Nasional Reformasi KUHP, AH Samendawai, proses pembahasan RUU KUHP yang berlarut-larut dan belum menunjukkan titik terang ke arah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menimbulkan keraguan bagi kalangan pemerhati hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. “Bahkan, Pemerintah dinilai tidak cukup mampu dalam menyelesaikan pembahasan RUU KUHP baru itu,” ujarnya.Sarat pasal delik pers.Selain belum jelasnya kapan pembahasan RUU KUHP di DPR, ternyata Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP yang baru itu masih sarat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan delik pers, bahkan jumlah pasal mengenai delik pers lebih banyak jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku. Keadaan itu dinilai akan berpotensi mengancam kebebasan pers.
“Dalam RUU KUHP yang baru terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalistik,” kata Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi, di Jakarta, Kamis.
Jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini ada jumlah pasal delik pers semakin banyak, yakni dari 37 pasal menjadi 61 pasal.

“Komunitas pers menilai RUU KUHP yang baru tersebut lebih buruk dibandingkan dengan KUHP yang ada,” katanya.
Eko mengatakan hampir semua pasal mengenai delik pers yang terdapat dalam KUHP dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP.

“Ini termasuk sejumlah pasal yang banyak dikritik yakni pasal-pasal yang berisi penghinaan terhadap penguasa (Hatzaai Artikelen) dan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik,” ujarnya.

Bahkan, perubahan lain yang juga patut dicermati adalah mengenai adanya perluasan definisi pers yang mencakup semua jenis media yakni media cetak, media televisi hingga radio. Hal lain yang juga perlu dicermati, menurut Eko, adalah pemunculan pasal yang mengatur tentang ketentuan hukum mengenai pencabutan profesi.

“Dalam RUU KUHP terdapat pasal yang mengatur tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga pencabutan profesi,” katanya.
Ketentuan dalam RUU KUHP untuk menghukum pemberitaan pers dan profesi jurnalistik akan mengancam kemerdekaan pers.

“Jika setiap pemberitaan yang kritis dijawab dengan pemenjaraan maka fungsi kontrol pers akan terganggu. Jika pers terganggu hak informasi publik yang dijamin konstitusi pun akan terabaikan,” katanya. Sudah bukan zamannya membungkam kritik atau laporan media melalui tuntutan pidana (KUHP).
Sejak tahun 1999, komunitas pers sudah menerapkan Undang-Undang tentang pers yang bersifat ‘lexs specialis’, sehingga tuntutan hukum terhadap pemberitaan pers dan profesi jurnalistik harus berlaku spesifik, yakni melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, pemeriksaan oleh dewan pers, sebelum menempuh jalur hukum umum.
Namun, ancaman tentang penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi ini, karena dalam RUU KUHP yang baru pun kenyataannya masih memuat pasal-pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalistik.
Berdasarkan alasan tersebut, komunitas pers menolak RUU KUHP yang bersemangat antikemerdekaan pers dan represif, serta menolak kriminalisasi terhadap pemberitaan pers.

One Comment leave one →
  1. Januari 14, 2010 3:03 pm

    nexium how to takeside effects online avodart buy , generic viagra pay online check order antabuse cash on delivery , switching from paxil to cymbalta purchase allopurinol online , diflucan tablet injection and oral suspension cheap phenergan buy , avandia cases filed in pa online acomplia daily ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: