Skip to content

“HUKUM EKONOMI DAN MONETER INTERNASIONAL KAITANNYA DENGAN NEGARA DAN KEPENTINGAN EKONOMI”

Mei 20, 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa krisis yang menyerang negara-negara Asia khususnya Indonesia merupakan masalah terberat yang pernah dialami negara-negara di dunia . Sebelumnya krisis itu tidak pernah terbayangkan akan menyerang negara kita. Karena apabila diamati indikator-indikator makroekonomi Indonesia, tidak menandakan akan terjadinya krisis dinegara kita ini. Contohnya yaitu : tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita berkisar antar 6% per annum (p.a), tingkat inflasi juga berada dalam batas yang wajar yaitu sekitar 4% p.a, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil yaitu berkisar Rp.2500/US dollar. Dari BOP juga dapat dilihat bahwa Indonesia berada pada posisi yang man karena memiliki cadangan devisa yang cukup besar.

Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang dilakukan sampai 2 tahap. Tahap pertama ternyata gagal, karena pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto pada saat itu tidak menjalankan program-program yang dianjurkan oleh IMF dengan sepenuh hati. Hal ini dikarenakan bahwa program-program yang dianjurkan bertentangan dengan kepentingan Presiden dan keluarganya. Sehingga bantuan tahap I IMF tidak membawa perubahan bagi Indonesia. Hal yang sama terjadi juga pada saat IMF memberikan bantuan tahap II. Bantuan yang diberikan IMF tidak membantu mengobati Indonesia dari krisis yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa IMF tidak membawa perubahan bagi keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis.

2.1.Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah kami adalah:

Ø Bagaimanakah konsep Hukum ekonomi moneter internasional

Ø Bagaimanakah kaitannya Hukum ekonomi moneter internasional terhadap negara dan kepentingan ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Bagaimanakah konsep hukum ekonomi moneter internasional

Setelah Perang Dunia Kedua (1939 – 1945) selesai, terjadi perubahan yang mendasar dalam hubungan antar negara di bidang politik, sosial dan ekonomi. Negara-negara kapitalis (Amerika Serikat dan Eropa Barat) tidak mungkin lagi melakukan penjajahan fisik lagi karena tuntutan kemerdekaan negara dan penghormatan HAM menjadi semangat baru masa itu. Hal ini akan menghambat ekspansi pencarian bahan mentah dan peningkatan pemupukan modal.Pada Juli 1944 negara-negara kapitalis mengadakan pertemuan di Bretton Woods untuk merumuskan strategi baru menghadapi negara-negara baru merdeka.

Hasil dari pertemuan tersebut di bidang ekonomi adalah :

  • Membentuk World Bank tahun 1945 dan mulai beroperasi tahun 1946. Lembaga ini berfungsi memberi pinjaman kepada negara2 yang baru merdeka atau hancur akibat Perang Dunia II, untuk pembangunan, dengan persyaratan model pembangunan sebagaimana ditentukan negara-negara kapitalis tersebut ;
  • Mendirikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang mulai beroperasi pada 1947 untuk memajukan dan mengatur perdagangan bebas multilateral
  • Mendirikan International Monetary Fund (IMF) yang didirikan tahun 1945 dan mulai beroperasi tahun 1947 untuk memberikan pinjaman kepada negara2 yang kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri (Hasyim Wahid,1999) ;

Tujuan didirikannya IMF antara lain:

(a) Mendorong kerjasama moneter melalui mekanisme konsultasi dan kerjasama masalah moneter ;

(b) Mengusahakan tersedianya sumber-sumber dana (fund) bagi anggota-anggotanya dengan tujuan agar memungkinkan negara-negara anggota memperbaiki ketidakmampuannya (malajustment) dalam penyeimbangan pembayaran mereka

Dengan banyaknya cadangan emas dan mata uang asing yang dimiliki IMF dapat memberikan bantuan keuangan jangka pendek untuk membantu negara-negara anggotanya melakukan penyelesaian sementara kesulitan dalam mengatasi krisis atau kerugian neraca pembayaran Negara2 berkembang sama sekali tidak memiliki peran dalam pembentukan institusi ini karena masih rendahnya tingkat ekonomi .

Selama kurang lebih 48 tahun, perdagangan multilateral diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) yang berlaku secara “ad interim agreement” (bersifat sementara), terdiri dari 38 pasal dan hanya mengatur perundingan dibidang tarif. WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 yaitu dengan disepakatinya Agreement the World Trade Organization, ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization” , maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO Semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Indonesia terikat dengan adanya hak dan kewajiban.

2.2.Bagaimanakah kaitannya Hukum ekonomi moneter internasional terhadap negara dan kepentingan ekonomi

Seiring dengan perkembangan perdagangan dan investasi internasional antar negara yang semakin global dan terhubungkan satu sama lain maka mekanisme dalam pengaturan nilai kurs mata uang suatu negara terhadap negara lain sebagai nilai kurs yang diterima sangatlah diperlukan. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri dimana nilai dan daya-gunanya berbeda dengan mata uang negara lain. Tentunya, selain nilai kurs yang beda, setiap negara memiliki kebijakan yang beragam mengenai moneter mereka masing-masing sehingga berdampak pada kontinuitas dan spekulasi bisnis dan investasi suatu negara ke negara tersebut. Oleh karena itu, sistem moneter internasiona (sebuah rezim moneter) menciptakan aturan dan mekanisme terstandardisasi yang dipakai suatu negara untuk menilai dan menukarkan mata uangnya. Ini akan mempermudah dan memfasilitasi pertukaran nilai mata uang baik digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam bisnis internasional atau pembayaran hutang luar negeri suatu negara maupun komoditas perdagangan dalam bentuk investasi keuangan seperti di bursa efek. Tentunya hal tersebut sangat bergangtung pada kondusifnya fungsi moneter internasional itu sendiri.

Dari perjalanan sejarah perdagangan dan investasi internasional, sistem moneter internasional telah mengalami berbagai dinamika untuk berusaha mengatur nilai kurs dan menciptakan kestabilan moneter dalam perekonomian internasional sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi domestik di setiap negara. Dimulai pada 1820-an sampai menjelang akhir 1940-an, sistem moneter internasional pada rentang tahun tersebut menggunakan standard emas dalam nilai kurs mata uang setiap negara dimana Inggris sebagai negara jangkar dengan mata uang poundsterlingnya. Perlu diketahui bahwa Inggrislah negara pertama yang menganut standar emas yaitu sejak tahun 1821–hal ini terkait dengan ajaran David Ricardo (1772-1823) dalam bukunya “The Principle of Political Economy and Taxation” tentang Theory of Currency (Teori Uang) bahwa uang kertas harus dijamin dengan emas apabila tidak dijamin dengan emas harus ditetapkan dengan undang-undang.

Standar emas ini menciptakan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dimana harga mata uang tertentu tidak berubah dibandingkan dengan mata uang lain. Pada sistem moneter ini, setiap negara mematok nilai mata uangnya terhadap emas. Inggris sebagai negara jangkar berjanji untuk membeli atau menjual satu ons emas dengan 4,247 poundsterling (1ons emas = 4,247 Poundsterling), dengan demikian menetapkan nilai par pound tersebut terhadap emas. Implikasinya adalah apabila negara lain ingin melakukan transaksi perdagangan maka mekanisme pembayaran harus menyesuaikan dengan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh Inggris. Selain itu, negara lain yang memiliki emas dapat ditukarkan dengan poundsterling sebagai cadangan devisa mereka dan sebaliknya.

Keadaan ekonomi dan perdagangan yang relatif stabil selama periode tersebut merupakan faktor utama keberhasilan sistem standar emas berbasis poundsterling (sterling-based gold standard). Namun, dengan adanya Perang Dunia I (1919-1923) serta Depresi Dunia (1931-1934) negara-negara Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Sistem moneter internasional menjadi kacau. Kekacauan ini menimbulkan ketidakpercayaan dunia terhadap poundsterling dengan standar emas sehingga posisi poundsterling semakin lemah. Akibatnya, Bank of England Inggris tidak mampu menepati janjinya untuk mempertahankan nilai poundsterling dan membiarkan nilai kurs poundsterling ditentukan oleh permintaan-penawaran pasar.

Bermula pada hal diatas, Inggris kemudian tidak lagi menggunakan standar emasnya. Sehingga beberapa negara mematok nilai mata uang dengan mata uang dollar Amerika Serikat dan franc Perancis. Hanya negara persemakmuran Inggris saja yang masih menggunakan pounsterling sebagai patokan nilai kurs mata uang mereka. Kondisi sistem moneter internasional kemudian tambah kacau ketika banyak negara mendevaluasi mata uang mereka untuk meningkatkan ekspor agar harga jual produk mereka di luar negeri lebih murah. Sehingga memunculkan “beggar-thy-neighbor”. Ketidakstabilan sistem internasional tersebut memberikan kontribusi bagi pecahnya Perang Dunia II. Inflasi, pengangguran, ketimpangan kemakmuran, dan biaya sosial kemudian semakin meningkat antar negara.

Untuk itu, kemudian diadakan konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat tahun 1944 yang dihadiri oleh 44 negara guna mengatasi ketidakstabilan dan kekacauan sistem moneter internasional serta mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih stabil. Konferensi Bretton Woods ini menciptakan sebuah rezim baru bagi sistem moneter internasional (pasca sterling-based gold standard) dimana telah disepakati untuk membentuk sebuah lembaga internasional yang akan membantu membangun kembali perekonomian dunia dan sistem moneter internasional, yaitu IBRD–sekarang dikenal dengan World Bank–dan IMF. Kedua lembaga ini nanti yang akan membentuk kerangka institusional bagi sistem moneter internasional pasca perang dunia II.

Pada hakikatnya, Konferensi Bretton Woods ini masih sepakat menggunakan standar emas sebagai patokan nilai kurs tetapi berbasis pada dollar AS. Artinya, AS sekarang menjadi negara jangkar bagi sistem moneter internasional dengan patokan nilai par-nya adalah $35 = 1ons emas. Konferensi ini juga menetapkan nilai mata uang setiap negara harus dipertahankan dalam rentang +/– 1% dari nilai par-nya. Rentang tersebut merupakan batas naik-turun maksimal yang diperbolehkan bagi mata uang suatu negara.

AS menjadi negara jangkar pada periode ini karena mata uang AS merupakan mata uang konversi (Convertible Currency) tanpa batasan hukum dan banyak negara percaya dengan kapasitas perekonomian AS sehingga mereka bersedia menerima dollar AS untuk menyelesaikan transaksi. Pihak asing atau negara lain kemudian sangat senang mengumpulkan dan menyimpan dollar sebagai cadangan valuta mereka. Pada 1950-an dan 1960-an jumlah dollar yang dimiliki pihak asing semakin meningkat.

Dengan meningkatnya jumlah dollar yang beredar dan dimiliki pihak asing atau negara lain maka timbul kesanksian akan kemampuan AS untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Bretton Woods System. Muncullah kemudian apa yang dinamakan Triffin Paradox, yaitu pihak asing atau negara lain meningkatkan simpanan dollar untuk memperluas perdagangan internasional, tetapi tingkat kepercayaan terhadap dollar tersebut justru menurun karena orang tidak yakin AS dapat menukar dollar dengan cadangan emasnya. Karena turunnya tingkat kepercayaan tersebut, terjadi rush untuk melepas dollar AS. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian IMF mengeluarkan SDR yaitu berupa ”emas kertas” untuk menjamin dollar yang berlimpah tersebut. Namun, ternyata SDR tersebut tidak menyelesaikan permaslahan dollar yang melimpah di internasional. Sehingga, AS telah menghabiskan sepertiga cadangan emasnya untuk mempertahankan kestabilan nilai dollar. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 melepas jaminan dollar terhadap emas sekaligus menandai kehancuran Bretton Woods System. Pada saat itu juga nilai dollar mulai mengambang.

Perkembangan berikutnya dari sistem moneter internasional ini adalah setiap negara kebanyakan menggunakan sistem nilai kurs mengambang (floating exchange rate) terutama sejak tahun 1973. Hal terkait dengan, selain keruntuhan Bretton Woods System, bank-bank sentral negara-negara kelompok sepuluh kususnya dan negara lain di luar kelompok sepuluh umumnya tidak berhasil dalam membendung kekuatan pasar bebas yang semakin gencar. Pasar bebas telah berdampak bagi laju perdagangan dan investasi semakin cepat sehingga kekuatan permintaan dan penawaran lebih dianggap rasional dalam menentukan nilai kurs karena dianggap dapat secara cepat menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di pasar, lain halnya dengan Fix Exchange Rate yang kurang bisa merespon cepat perubahan pasar karena penentuan nilai kurs ditentukan oleh pemerintah. Namun, ada juga negara yang menganut sistem campuran yaitu Managed Exchange Rate (Kurs Distabilkan) diamana di satu sisi pasar yang berlaku dalam menentukan nilai kurs di isi lain ada intervensi pemerintah apabila nilai kurs dianggap berdampak signifikan bagi ekonomi negara tersebut.

Pada periode ini, setiap negara mempunyai sistem nilai kurs masing-masing yang berbeda satu sama lain dimana perbedaan tersebut berkisar pada 3 sistem nilai kurs. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Jamaika 1976 yang menghasilkan bahwa masing-masing negara bebas menganut sistem nilai kurs mana yang paling tepat menurut kebutuhannya masing-masing. AS sekarang menganut nilai kurs mengambang (floating exchange rate). Negara-negara lain menganut kurs tetap dengan mematok mata uangnya terhadap dollar, franc, atau mata uang lainnya.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Di bidang kerjasama keuangan dan monetr internasional juga terdapat sejumlah prakarsa pada tingkat multilateral dan regional serta bilateral. Di tingkat global/multilateral telah dilontarkan gagasan mereformasi arsitektur keuangan global/internasional (international financial architecture) atau membentuk suatu arsitektur yang baru. Tujuan utama kerjasama keuangan internasional adalah untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keuangan.Dari perspektif pembangunan (negara-negara berkembang) sebenarnya suatu arsitektur keuangan internasional juga harus dapat menjamin peningkatan akses pada sumber daya keuangan, termasuk akses pada likuiditas internasional pada saat menghadapi atau dalam upaya mengatasi suatu krisis ekonomi finansial.

About these ads
2 Komentar leave one →
  1. April 8, 2014 5:30 pm

    aku mau bertaya kepada mochamad soef…

    tujuan triffin poradof itu apa..?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 206 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: